TEMPO Interaktif, Jakarta:Koalisi delapan partai politik hari ini membuat kesepakatan terhadap undang-undang paket politik. Melalui pertemuan yang digelar di Hotel Mulia mereka antara lain menyepakati besaran electhoral threshold 3 persen dan jumlah kursi DPR sebanyak 550.Berikutnya, daerah pemilihan disesuaikan dengan bagian-bagian provinsi dengan alokasi kursi 3 sampai 12, dan syarat partai mengusung calon presiden 10 persen."Ini merupakan forum untuk menyamakan persepsi berkaitan dengan empat undang-undang politik." kata Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saefudin, Senin (16/7).Dalam pertemuan itu hadir pimpinan partai dan fraksi yang mewakili 8 partai antara lain Ketua Umum PPP Suryadarma Ali, Ketua Umum PAN Sutrisno Bachir, Ketua Umum Parta Damai Sejahtera Ruyandi Hutasoit, Ketua Umum Partai Bintang Reformasi Bursah Zarnubi, wakil dari Partai Kebangkitan Bangsa Masduki Baidowi, Ketua Fraksi PKS Mahfud Siddiq, Ketua Umum PBB M.S. Kaban, serta dari partai Demokrat Jhoni Allen.Aqida Swamurti
Berita terkait
Fraksi PKS DPR Ajak Ormas Islam Kolaborasi Bahas RUU
30 September 2022
Jazuli menilai ormas-ormas Islam yang merupakan representasi dari umat adalah bagian dari Fraksi PKS.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Penyiaran, Koalisi Dukung Pelarangan Iklan Rokok
12 Oktober 2017
Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran mengkritik draf Rancangan Undang-Undang Penyiaran tertanggal 3 Oktober 2017.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Penyiaran, Lembaga Penyiaran Raksasa Diduga Bermain
12 Oktober 2017
Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) menyayangkan perkembangan pembahasan revisi UU Penyiaran.
Baca SelengkapnyaKomite Pengendalian Tembakau: Stop Bahas RUU Pertembakauan
6 Maret 2017
Intervensi kalangan industri rokok bisa mempengaruhi kementerian sektor terdepan tentang rekomendasi yang akan diberikan kepada Presiden.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla: Revisi UU MD3 Urusan Internal DPR
17 Desember 2016
PDI Perjuangan dianggap layak mendapat kursi pimpinan DPR.
Baca SelengkapnyaImparsial Sarankan Pembahasan RUU Terorisme Dihentikan
3 Oktober 2016
Ia menyarankan agar RUU itu dikembalikan kepada pemerintah terlebih dulu untuk menyinkronkan RUU Terorisme dan revisi KUHP.
Baca SelengkapnyaDPR Sahkan RUU Konvensi Ketenagakerjaan Maritim
8 September 2016
Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan rancangan undang-undang tentang Konvensi Ketenagakerjaan Maritim 2016.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Apresiasi Pembentukan 10 Undang-Undang
16 Agustus 2016
Undang-undang tersebut antara lain UU Tabungan Perumahan Rakyat dan UU Pengampunan Pajak.
Baca SelengkapnyaPengesahan RUU Pilkada Akan Divoting
2 Juni 2016
Dua fraksi di DPR belum setuju dengan ketentuan anggota Dewan harus mendur jika maju dalam pilkada.
Baca SelengkapnyaDPR Akan Sahkan 40 RUU dalam Prolegnas 2016
26 Januari 2016
DPR akan mengesahkan 40 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional 2016 dalam rapat paripurna hari ini.
Baca Selengkapnya
