TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat Maluku mengusulkan pemerintah membuat Rancangan Undang-undang Anti Separatisme untuk menumpas gerakan separatisme di Indonesia."Pada Wakil Presiden Jusuf Kalla, kami membawa wacana membentuk Rancangan Undang-Undang Anti Separatisme," kata Thamrin Elie, salah satu tokoh masyarakat Maluku usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Senin. Ia menilai selama ini belum ada payung hukum untuk menjerat pelaku separatisme di Indonesia, misalnya separatisme Republik Maluku Selatan (RMS). Karena itu setiap kali ada pelaku separatisme, aparat hukum selalu mengatakan tidak cukup payung hukum. Sedangkan potensi separatisme ini ada di seluruh Indonesia. Menurut dia, larangan separatisme pernah didiskusikan DPRD Ambon 2004 lalu. Mereka juga telah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk membuat peraturan daerah yang melarang separatisme. Selain Thamrin, tiga orang tokoh agama Maluku ikut dalam pertemuan, yakni Ketua MUI Maluku Idrus Tukan, Uskup Diosis Amboina PC Mandagi, dan Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku John Ruhulesin. SUTARTO
Berita terkait
Profil RPKAD, Penumpas G30S 1965: Sejarah Pembentukan dan Siapa Pencetusnya
3 Oktober 2022
TEMPO.CO--RPKAD atau Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat merupakan nama untuk Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat sebelum menjadi Komando Pasukan Khusus atau Kopassus.
Baca SelengkapnyaPolresta Ambon Tetapkan 3 Tersangka dalam Pengibaran Bendera RMS
16 Mei 2021
Polresta Pulau Ambon menetapkan tiga orang sebagai tersangka pelaku pengibaran bendera separatis RMS di Desa Ulath,
Baca Selengkapnya3 Petinggi RMS Ini Ditangkap Polda Maluku
26 April 2020
Ketiga petinggi RMS tadi memasuki halaman Kantor Polda Maluku dengan membentangkan bendera RMS.
Baca SelengkapnyaBendera RMS Dikibarkan Orang Tak Dikenal di Sekolah
27 Januari 2017
Bendera itu diturunkan pada pukul 07.00 oleh polisi. "Polisi sempat meminta keterangan pihak sekolah sebagai saksi."
Baca SelengkapnyaPresiden RMS: Biarkan Rakyat Maluku Menentukan Nasib Sendiri
22 April 2016
RMS menjadi anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) yang berkedudukan di Vanuatu, sama seperti yang dilakukan Papua.
Baca SelengkapnyaRindu Tanah Air, RMS Berharap Jokowi Jadi Presiden
8 Juli 2014
"Jika Jokowi menang, mungkin sakit hati kami bisa lebih melunak. Kami bisa bicara dengan beliau. Kami juga manusia yang rindu keadilan."
Baca SelengkapnyaTokoh RMS Ingin Jokowi Jadi Presiden
29 Juni 2014
"Banyak masalah pelanggaran hak asasi manusia oleh Kopassus
dibawah pimpinan Prabowo.Mereka bukan tentara nasional, mereka
adalah political animal."
Kali Ini, RMS Minta Hassan Wirajuda Ditangkap
14 November 2010
RMS menuduh Wirajuda turut bertanggung jawab dalam pelanggara HAM di Maluku pada 2003 dan 2007.
Baca SelengkapnyaPresiden: Pengadilan RMS seperti Sambutan Tak Beretika
7 Oktober 2010
"Tapi haruskah digelar untuk menyambut kedatangan saya hari itu? " kata Presiden.
Baca SelengkapnyaKalla Sarankan Presiden Segera ke Belanda
7 Oktober 2010
Menurut Kalla, kita jangan memberi peluang RMS dan isu separatisme itu tiba-tiba muncul kembali.
Baca Selengkapnya
