TEMPO Interaktif, Jember:Pemerintah Jawa Timur memastikan menunda pemberlakuan Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin). Dinas Kesehatan Jawa Timur telah mengajukan penundaan pemberlakuan asuransi tersebut kepada pemerintah pusat."Masalahnya, langkah-langkah pendataan di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur, termasuk di Jember, belum selesai. Kita tidak mau timbul masalah akibat simpang siur data warga miskin yang berhak mendapatkan Askeskin itu," kata Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Iwan M. Mulyono, usai acara pembukaan Kemah Bhakti Husada, di Desa Garahan, Kecamatan Silo, Jember, Rabu (4/07) pagi.Sejauh ini, lanjut Iwan Mulyono, pihak Pemprov tetap berpegangan pada data masyarakat miskin versi BPS. Sepanjang datanya tercantum dalam BPS, masyarakat miskin berhak mendapatkan Askeskin. "Karena Dinas Kesehatan Jawa Timur tidak memiliki kriteria tersendiri dalam menentukan masyarakat miskin calon penerima Askeskin. Jika tidak begitu, kami justru kebingungan sendiri dalam menentukan kriteria masyarakat miskin," katanya.Berdasarkan data BPS Jawa Timur pada tahun 2005-2006 jumlah warga miskin (Gakin) di provinsi ini mencapai 3.311.903 keluarga. Jika diasumsikan tiap keluarga terdiri dari 5 orang, maka jumlah penduduk miskin di Jawa Timur mencapai 16.559.515 jiwa.Saat ini BPS Jatim bersama BPS di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur tengah sibuk melakukan pendataan ulang warga miskin itu. "Kita ingin pelayanannya Askeskin bisa optimal. Sesuai surat Gubernur Jawa Timur, Dinas Kesehatan membutuhkan waktu pendataan minimal 3 bulan," tandas Iwan Mulyono.Mahbub Djunaidy