TEMPO Interaktif, Jakarta: Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Yuddy Chrisnandi menilai, reformasi yang berlangsung di tubuh militer Indonesia dinilai belum menyentuh substansi. Politisi pratai Golkar ini melihat militer masih keberatan dengan supremasi hukum dan supremasi sipil. "Misalnya terlihat dari pembahasan Undang-undang Peradilan Militer yang masih terkatung-katung," kata Yuddy dalam peluncuran bukunya yang berjudul Kesaksian Para Jenderal: Seputar Reformasi Internal dan profesionalisme TNI, di gedung MPR/ DPR. Melalui wawancara dengan 25 jenderal militer termasuk presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Yuddy menyimpulkan militer belum menerima konsep supremasi sipil karena dinilai dapat mereduksi otoritas militer. TNI menganggap dirinya sebagai kekuatan utama negara sehingga tidak mudah tunduk kepada sipil. Pengamat politik Sukardi Rinakit yang hadir sebagai pembicara mengatakan profesionalisme TNI tidak semata-mata mengenai kemampuan tembak menembak dan pertahanan. "TNI masih setengah hati mereformasi dirinya," katanya. Hal senada disampaikan ketua Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Islam (PBHMI) Fajar Zulkarnaen. Menurut dia, pencabutan dwi fungsi TNI belum diimplementasikan secara nyata. "Baru sebatas wacana, tetapi belum diterjemahkan," katanya. Dikatakannya reformasi yang telah berlangsung selama 9 tahun berjalan lambat. Aqida Swamurti