TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono membantah kesepakatan kerjasama di bidang pertahanan merupakan hasil barter dari perjanjian ekstradisi. "Meski penjurunya sama-sama Departemen Luar Negeri, tapi dua perjanian itu dibahas berbeda," kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan rakyat (DPR), Senin (28/5).Ekstradisi, kata Juwono, proses pembahasannya dilakukan oleh tim negosiator kedua pemerintah sebanyak 11 kali putaran. Sementara kerjasama pertahanan dilakukan sembilan kali putaran. Selain itu, jangka waktu pelaksanaan perjanjian dan evaluasinya juga berbeda. Pelaksanaan awal perjanjian ekstradisi dilakukan 15 tahun dan dua kali lima tahun untuk mengevaluasi. Sementara itu, kerjasama pertahanan dilakukan 13 tahun dan setelah itu, akan dilakukan evaluasi selama dua kali enam tahun. Juwono mengakui bahwa perjanjian itu ditandatangani bersama di Istana Tampak Siring Bali, pada 27 April lalu. Namun naskah kesepakatannya ditandatangani oleh meteri yang berbeda. "Memang penjurunya adalah Departemen Luar Negeri, karena hanya departemen itu yang berwenang melakukan perjanjian internasional," ujar Juwono. Raden Rachmadi
Berita terkait
Pengadilan Inggris Tunda Ekstradisi Julian Assange ke Amerika Serikat
32 hari lalu
Ekstradisi Julian Assange ke Amerika Serikat ditunda karena Assange tidak berhak mengandalkan hak kebebasan berpendapat dalam Amandemen Amerika
Baca SelengkapnyaBamsoet Tegaskan FKPPI Harus Mampu Menjaga Pemilu Damai
21 Januari 2024
Bamsoet menegaskan peran Front Keadilan Pemuda dan Pemudi Indonesia (FKPPI) sebagai bagian integral dari bela negara, yang harus mampu menjaga kelancaran Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaHari Bela Negara Tak Bisa Dipisahkan Peran Sjafruddin Prawiranegara Presiden PDRI yang Dilupakan
19 Desember 2023
Ditetapkannya Hari Bela Negara tak bisa dipisahkan dari peran Sjafruddin Prawiranegara Presiden Indonesia saat PDRI.
Baca SelengkapnyaSBY Tetapkan 19 Desember Hari Bela Negara, Apa Alasannya?
19 Desember 2023
Peringatan Hari Bela Negara ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhyono untuk mengenang jasa-jasa pahlawan dalam mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia pada 19 Desember 1948
Baca SelengkapnyaBamsoet Ajak Investasi Pembangunan Pabrik Bubuk Mesiu di Indonesia
29 November 2023
Bambang Soesatyo mendukung rencana kerjasama antara perusahaan nasional Sapta Indonesia dan NRC Thailand untuk mendirikan sebuah fasilitas produksi bubuk mesiu atau gun powder yang sangat dibutuhkan dunia di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPemerkosaan Anak, Kepala Sekolah asal Israel Dihukum 15 Tahun Penjara di Australia
24 Agustus 2023
Pengadilan Australia menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepada seorang perempuan mantan kepala sekolah Yahudi ultra-Ortodoks karena pemerkosaan anak
Baca SelengkapnyaPertemuan Indonesia-Singapura, Menko Airlangga Bahas Progres Kerja Sama
18 Agustus 2023
Menko Airlangga menyambut baik implementasi Program Tech:X, yang dilakukan secara bertahap
Baca SelengkapnyaBamsoet: Empat Pilar MPR dan Bela Negara Saling Menguatkan
1 Agustus 2023
Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah, dan sumber etika moral memberikan nafas sekaligus arah tujuan dalam upaya bela negara
Baca SelengkapnyaPeru Ekstradisi Tersangka Utama Pembunuh Remaja Alabama ke AS
9 Juni 2023
Joran van der Sloot, warga Belanda tersangka utama dalam hilangnya Natalee Holloway pada 2005, tiba di Amerika Serikat dari Peru pada Kamis.
Baca SelengkapnyaTak Mau Diekstradisi, Julian Assange Banding ke Pengadilan Tinggi Inggris
9 Juni 2023
Julian Assange akan mengajukan banding setelah delapan mosi yang diajukannya ditolak hakim sehingga membuka jalan bagi Assange untuk ekstradisi ke AS.
Baca Selengkapnya
