TEMPO.CO, Palembang - Kepala Staf Kepresidenan RI, Teten Masduki mengingatkan korporasi sebagai pihak yang mendapat izin mengelola lahan untuk secara bersama-sama mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Teten meminta setiap perkebunan dapat menjaga lahannya masing-masing dan bertanggung jawab bila ada kebakaran sekecil apapun. "Perkebunan harus memiliki manajemen baik alat pendeteksi elektronik yang dapat mengukur muka air gambut misalnya," kata Teten di sela menghadiri apel siaga penanggulangan karhutla di Palembang, Sabtu, 18 Februari 2017.
Selain itu harus dipastikan keberadaan sumur bor, tower pemantau, dan kelengkapan sarana serta prasarana kebakaran hutan dan lahan. Menurut Teten, upaya meminimalisir adanya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sudah menjadi prioritas bagi semua pihak. Hal itu harus benar-benar diseriusi agar karhutla dapat dikendalikan sejak dini.
Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin mengungkapkan, secara umum Pemprov Sumsel dan stake holder di daerahnya sudah siap dalam upaya penanggulangan karhutla. Pemerintah Sumatera Selatan bersama pemerintah pusat, BNPB, pemerintah kabupaten/kota, perusahaan dan sebagainya memiliki peran dalam hal itu. Bahkan setiap perusahaan wajib memiliki posko untuk memantau adanya kebakaran yang terjadi baik di arealnya ataupun diluar kawasan perkebunan tersebut.
Kepala Badan Nasional Penanggangan Bencana, Willem Rampangilei menyebutkan, status siaga di Riau dilakukan dengan apel siaga pada dua minggu lalu. Menyusul di Sumatera Selatan juga dilakukan apel siaga serupa hari ini.
Menurut Willem, tahun ini tantangan tugas dari aspek cuaca lebih berat. Cuaca pada 2017 diprediksi bakal lebih panas dibanding dua tahun sebelumnya. Karena itu, semua pihak harus benar-benar lebih memaksimalkan upaya pencegahan dan penanggulangan. "Karena 2017 diprediksi cuaca sangat panas maka kita tingkatkan upaya antisipasi," kata dia.
PARLIZA HENDRAWAN
