TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan dinasti politik tidak selalu identik dengan praktek korupsi. Sebab, korupsi pun bisa dilakukan kepala daerah yang berkuasa tanpa dinasti politik. "Dinasti itu ada yang korup, ada yang tidak. Tidak berarti begitu dinasti langsung korup," kata Kalla, Jumat, 6 Januari 2017, di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta.
Kalla mengatakan ini terkait kasus dugaan suap Bupati Klaten Sri Hartini yang tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat pekan lalu. Dia diduga menerima suap untuk memperdagangkan jabatan di Kabupaten Klaten. Dari rumah dinasnya, KPK menyita uang Rp 2 miliar dan sejumlah valuta asing dalam dollar Amerika dan Singapura.
Sri Hartini dilantik jadi bupati pada 17 Februari 2016. Sebelum menjadi Bupati Klaten, Sri Hartini merupakan Wakil Bupati Klaten dan berpasangan dengan Bupati Sunarna yang menjabat dua periode 2005-2015. Sunarna tidak lain adalah suami Sri Mulyani, yang menjadi Wakil Bupati Klaten saat ini. Adapun Sri Hartini adalah istri dari mantan Bupati Klaten Haryanto Wibowo.
Dari kasus Sri Hartini, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengimbau masyarakat untuk jeli dalam memilih pemimpin menjelang Pemilihan Kepala Daerah. "Saya harap kepada masyarakat untuk lebih jeli dan pintar untuk cari pemimpin baru, karena kita akan ada pilkada lagi tidak akan lama lagi," kata Laode, Sabtu, 31 Desember 2016. Dia mengatakan Kepala Daerah yang berasal dari dinasti politik berpotensi melakukan korupsi.
Berbeda dengan Laode, Kalla mengatakan kepemimpinan daerah yang beralih ke keluarga juga ada yang baik. Di lain pihak, ada juga pemerintahan yang bukan dari dinasti politik yang terkena masalah. "Jadi jangan langsung anggap bahwa suatu pemerintahan yang berlanjut oleh keluarga lagnsung dianggap salah," kata Kalla.
Kalla melanjutkan, praktek dinasti politik adalah praktek yang terjadi di banyak negara. Di Singapura ada dinasti politik keluarga Lee Kwan Yew, di Amerika ada keluarga Bush yang dua kali menjadi presiden. Sementara di Jepang ada dinasti politik keluarga Fukuda, di Malaysia ada Najib Razak yang merupakan anak mantan Perdana Menteri ke-2 Malaysia Tun Abdul Razak. Begitu juga mantan PM Malaysia Mahatir Mohammad yang kini punya anak seorang menteri. "Ndak apa-apa dinasti politik. Dunia ini biasa saja, apalagi India, ada keluarga Ghandi dan Nehru. Itu bersambung terus itu, tiga sambungan, tidak ada soalnya," kata Kalla.
Lebih dari itu, Kalla mengatakan praktek dinasti politik juga diperbolehkan dalam undang-undang. Dia menyebut ada pihak yang pernah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk melarang dinasti politik. Namun, gugatan itu ditolak MK dengan alasan hak memilih dan dipilih adalah hak asasi manusia.
AMIRULLAH
