TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Effendi Simbolon, menyerahkan wacana pembentukan partai Pro-Jokowi oleh relawan kepada Presiden Joko Widodo sendiri. Effendi malah mengapresiasi wacana pembentukan partai tersebut.
"Kan, bisa kelihatan, kalau kader sejati pasti akan tetap di PDIP, kalau kader palsu mungkin bisa pindah-pindah," ujar Effendi ketika dihubungi, Rabu, 4 Februari 2015.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang masih menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, juga mempersilakan Joko Widodo jika ingin membuat partai baru. "(Membentuk partai) itu hak politik tiap warga negara," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 3 Februari 2015.
Puan menilai hingga kini Jokowi masih kader sekaligus petugas partai. "Kalau ada massa dan nama partainya lalu disahkan pemerintah, ya, boleh-boleh saja," ujar anak Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu. "Tapi, sampai saat ini, Pak Jokowi masih kader PDIP dan petugas partai."
Soal pembentukan partai Jokowi mencuat setelah organisasi masyarakat pendukung Jokowi saat pemilihan presiden lalu, Pro-Jokowi (Projo), menyatakan siap menjadi partai baru. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Projo Solo Sugeng Setyadi mengatakan transformasi itu harus seizin Dewan Pembina Projo yang juga Presiden RI, Joko Widodo.
Adanya wacana mengubah entitas Projo dari ormas menjadi partai diakui Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Projo Budie Arie Setiadi. Ia mengakui bahwa sejumlah anggota di daerah ingin Projo bermetamorfosis menjadi partai. "Ada banyak cabang yang meminta itu," tutur Budie kepada Tempo, Selasa, 3 Februari 2015.
Menurut Budie, permintaan mereka itu merupakan reaksi dari tekanan partai kepada Joko Widodo dalam menentukan Kepala Polri yang baru. Emosi anggota Projo semakin tinggi ketika calon Kapolri pilihan partai pengusung resmi dijadikan tersangka kasus dugaan kepemilikan rekening gendut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
TIKA PRIMANDARI
