TEMPO.CO, Jakarta - Yenny Sucipto, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, menyayangkan sikap Joko Widodo dan Prabowo yang tidak secara spesifik melihat kinerja Badan Usaha Milik Negara saat debat calon presiden, Ahad, 15 Juni 2014.
"Saya sangat menyayangkan mereka tidak menyinggung hal ini padahal bisa dikatakan kinerja BUMN belum memuaskan," ujarnya seusai mengisi seminar di kantor Fitra, Senin, 17 Juni 2014.
Dia mengatakan pengelolaan BUMN sangat penting sebab banyak dana yang bisa dimanfaatkan untuk rakyat, namun akhirnya diselewengkan oleh elite-elite yang tidak bertanggung jawab.
Yenny menambahkan terdapat penurunan bagian pemerintah atas laba BUMN. Pada tahun 2010 pemerintah memperoleh Rp 30,1 triliun, tahun berikutnya sebesar Rp 28,2 triliun. Tahun 2012 dan 2013 terjadi peningkatan masing-masing sebesar Rp 30,7 triliun dan Rp 33,5 triliun. (Baca: Sudi: Istana Tak Terlibat Penerbitan Tabloid Obor)
Dia menjelaskan bahwa bagian laba BUMN yang diterima oleh negara tidak sebanding dengan nilai penyertaan modal negara di 141 BUMN sebesar Rp 572,3 triliun dan 5 BUMN di bawah naungan Kementerian Keuangan sebesar Rp 16,4 triliun. "Kontribusi laba BUMN ke pemerintah hanya 24 persen, selebihnya laba ditahan dengan alasan ekspansi atau pengembangan usaha," katanya.
Pada tahun 2012 jumlah total laba yang ditahan mencapai Rp 407,5 triliun. Sekitar 15 BUMN disinyalir tidak menyetorkan laba, namun oleh pemerintah diberikan suntikan dana, salah satunya PT Garuda Indonesia. (Baca: Daftar Kata Favorit Prabowo-Jokowi di Debat Capres)
Dia juga mencatat dalam kurun waktu 2005 sampai 2011, ditemukan banyak kasus di BUMN yang merugikan negara Rp 20,4 triliun. Sementara pada induk perusahaan negara terdapat 5.850 kasus dengan total rugi Rp 20,1 triliun, dan anak perusahaan BUMN terdapat 583 kasus dengan kerugian Rp 319 miliar.
Kasus terakhir, PLN tahun ini tidak bisa membagi deviden ke pemerintah lantaran merugi. Padahal PLN merupakan penyumbang laba terbesar kedua setelah Pertamina.
Rapuhnya hal tersebut lantaran pemerintah belum mengatur secara jelas dan tegas. Sehingga Yenny mengibaratkan BUMN seperti sapi perahan elite politik.
AYU WANDARI
Berita Terpopuler:
Penumpang Garuda Indonesia Meninggal di Udara
Jokowi Dianggap Terlalu Banyak Mengulang KJP-KJS
Putra Prabowo Mengaku Tak Pernah Dikritik Ayahnya
Sony Xperia M2, Ponsel Hiburan Bergaya Premium
