Studi Banding DPR ke Cina Soal Guru Bantu Salah Alamat
Jumat, 5 Agustus 2005 04:24 WIB
Bagikan
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Studi banding yang diusulkan Komisi IX DPR ke Cina dan Thailand untuk memperjuangkan tunjangan guru bantu dan swasta, menurut pengamat pendidikan dari Indonesia Corruption Watch (ICW), salah alamat. "Seharusnya itu kewenangan pemerintah. Khususnya Departemen Pendidikan Nasional yang menggaji para guru. Bukan DPR,"katanya.Lodi tak setuju adanya studi banding ke luar negeri. Menurutnya. jika DPR merasa prihatin akan nasib para guru bantu dan swasta, maka perjuangkan nasib mereka dengan mengusulkan penghilangan status tersebut. "Sehingga statusnya menjadi guru saja. Bukan dengan melanggengkannya,"katanya.Bahkan jika studi banding ini untuk masukan Rancangan undang-undang (RUU) Guru dan Dosen, draft terakhir RUU itu tidak membahas masalah guru bantu, honor atau swasta.Ami Afriatni
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Gibran Dorong Program CSR Lebih Banyak Diarahkan ke Sekolah-Sekolah
3 jam lalu
Gibran Dorong Program CSR Lebih Banyak Diarahkan ke Sekolah-Sekolah
Gibran mengatakan para penerima sepatu gratis itu sebagian besar memang penerima program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta.
KPPU: Penegakan Hukum Pinjol Pendidikan Masih Tahap Penyelidikan Awal
6 jam lalu
KPPU: Penegakan Hukum Pinjol Pendidikan Masih Tahap Penyelidikan Awal
Pada Februari 2024, KPPU menyatakan memanggil empat perusahaan pinjol yang berikan pinjaman pendidikan kepada mahasiswa.
4 Prodi dengan Kuota Terbesar di PPG Prajabatan 2024
17 jam lalu
4 Prodi dengan Kuota Terbesar di PPG Prajabatan 2024
Apa saja prodi dengan kuota terbesar di PPG Prajabatan?
Polda Metro Jaya Selidiki Pertemuan Alexander Marwata dan Eks Kepala Bea Cukai Yogya, ICW: Keliru
4 hari lalu
Polda Metro Jaya Selidiki Pertemuan Alexander Marwata dan Eks Kepala Bea Cukai Yogya, ICW: Keliru
Peneliti ICW Diky Anandya mengatakan, pertemuan Alexander Marwata dan Eko Darmanto dilakukan dalam rangka aduan masyarakat pada Maret 2023.
Kemendikbudristek Buka Pendaftaran Calon Pendidik Tetap di Malaysia
5 hari lalu
Kemendikbudristek Buka Pendaftaran Calon Pendidik Tetap di Malaysia
Tenaga pendidik akan ditempatkan Kemendikbudristek di CLC yang berlokasi di perkebunan atau ladang dengan masa penugasan selama 2 tahun.
Inilah 3 Profesi yang Diyakini Bill Gates Tak Bisa Digantikan AI
10 hari lalu
Inilah 3 Profesi yang Diyakini Bill Gates Tak Bisa Digantikan AI
Pendiri perusahaan teknologi Microsoft, Bill Gates, mengatakan bahwa ada tiga profesi yang tahan dari AI. Apa saja?
ICW Sebut Remisi Terlihat Diobral untuk para Koruptor
14 hari lalu
ICW Sebut Remisi Terlihat Diobral untuk para Koruptor
Sebanyak 240 narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin mendapat remisi Idul Fitri
Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012
17 hari lalu
Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012
Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.
Inilah Vivi, Mahasiswa Baru Termuda Unesa yang Lulus SNBP di Usia 16 Tahun
18 hari lalu
Inilah Vivi, Mahasiswa Baru Termuda Unesa yang Lulus SNBP di Usia 16 Tahun
Begini kiat Vivi bisa lulus SNBP 2024 program studi Manajemen Informatika Unesa sebagai calon mahasiswa baru termuda.
Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur
18 hari lalu
Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur
Muncul kabar bahwa KPK dan Ombudsman akan dilebur, bagaimana respons aktivis antikorupsi dan para pengamat?
