Dijelaskan oleh Dulung, PBNU tidak akan memasuki wilayah politik untuk posisioning, “Kita tidak punya kapasitas dan kualifikasi mengatasi hal-hal teknis seperti itu karena itu urusan birokrasi,” tutur dia. Meski demikian ia mengakui banyak warga NU yang menunduduki posisi politik secara pribadi.
NU, kata Dulung, juga tidak akan melakukan tindakan apa-apa meski Presiden telah memutuskan akan mengganti KSAD dan menimbulkan suasana panas yang mengakibatkan posisi Presiden terjepit. Bahkan jika terjadi Sidang Istimewa (SI) yang akan menurunkan Gus Dur sekalipun. Menurutnya itu urusan MPR dengan rakyat.
Dulung mengungkapkan, saat ini terkesan jika situasi memanas akibat pertengkaran politik antara Presiden dengan MPR dan DPR seolah-olah NU yang diharuskan bertanggungjawab. Sikap itu, kata Dulung itu tidak fair.
Dulung mengusulkan, solusi atas konflik adalah dengan melakukan kompromi berupa pembagian tugas yang rinci. Jika situasi negara tidak fungsional ditandai adanya pertengakaran politik antara Presiden dengan DPR, sebaiknya dikembalikan lagi kepada rakyat dengan mengadakan Pemilihan Umum. “Saya yakin betul kepada para politisi dan pengamat dengan melihat kelemahan pemilu yang lalu, maka kita bisa merencanakan pemilu yang lebih baik untuk mengelimansi social cost yg lebih tinggi,” tutur dia. (Arinto/Istiqomatul/Dedet)
