Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Harun Al Rasyid mengatakan Dewan Pertimbangan Presiden (DPP) tidak perlu dibentuk. "Dibubarkan saja," katanya dalam obrolan Dewan Pertimbangan Presiden DPA versi baru di Marios Place, Sabtu (7/4).Menurut Harun, berdasarkan hukum ketatanegaraan tidak diperlukan lagi Dewan Perimbangan Agung itu atau sejenisnya. Dia menuturkan, menurut Profesor Soepomo, DPA itu tidak diperlukan lagi. Sehingga pada 1949, kata dia, DPA sudah tidak dibentuk lagi. "Prakteknya tidak diperlukan," katanya.Dia menambahkan, banyak landasan hukum lembaga ini yang tidak jelas. Dia mencontohkan jumlah sembilan anggota dewan itu tidak ada landasan hukum yang jelas. Dia juga mempertanyakan landasan tata tertibnya, mekanismenya yang belum jelas.Harun mendesak presiden tidak perlu membentuk dewan pertimbangan itu. "Cukup dengan mengangkat penasihat pribadi saja, tidak perlu dewan," katanya. Menurut dia, dewan hanya akan memperumit kinerja. "Perlu sidang dulu, rapat dulu. Keputusannya tidak instan dan tidak praktis," katanya.DPP dibentuk berdasarkan pada 26 maret lalu. Jumlah anggota DPP sebanyak sembilan orang. Mereka adalah advokat senior Adnan Buyung Nasution, Ali Alatas, Emil Salim, Ma'ruf Amin, Profesor Abdul Gani, Subur Budi Santoso, T>B> Silalahi, Rahmawati Soekarnoputri, dan Syahriri.Eko Ari Wibowo
Iklan
