Bendera Terbalik di Sea Games 2017, Warga RI di Perbatasan Teriak..  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gambar bendera Indonesia yang terbalik di buku panduan SEA Games 2017. (twitter/@imamnahrawi)

    Gambar bendera Indonesia yang terbalik di buku panduan SEA Games 2017. (twitter/@imamnahrawi)

    TEMPO.CO, Putussibau - Masyarakat di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Kecamatan Badau, Kapuas Hulu,  Kalimantan Barat menuntut pemerintah Malaysia meminta maaf secara resmi dan terbuka atas keteledoran mencetak bendera Republik Indonesia terbalik, dalam buku cenderamata SEA Games 2017, Kuala Lumpur. 

    "Kami warga perbatasan yang mencintai Indonesia sangat kecewa, bendera Merah Putih merupakan simbol negara justru dipasang terbalik. Kami minta Kepala Negara Malaysia menyampaikan permintaan maaf secara resmi dan terbuka kepada Indonesia," kata salah satu tokoh perbatasan Indonesia - Malaysia, Kecamatan Badau, Kapuas Hulu Kalimantan Barat, Heny Sudayat kepada Antara, Ahad malam, 20 Agustus 2017, kejadian ini dianggapnya mencoreng pelaksanaan SEA Games 2017 itu.

    Baca juga: Malaysia Akan Tebus Kesalahan Soal Bendera Merah Putih Terbalik

    Ia mengatakan, kesalahan seperti itu sangat tidak pantas terjadi karena menyangkut simbol negara terlebih SEA Games itu merupakan ajang bergensi antarnegara, bukan tingkat antar Rukun Tetangga (RT).

    Terkait itu selaku warga perbatasan Sudayat meminta Pemerintah Indonesia tegas dan bijak dalam menyikapi persoalan tersebut. "Bendera Merah Putih simbol negara Indonesia yang memiliki sejarah atas pengorbanan para pahlawan, jangan sampai itu dianggap remeh," tutur Sudayat.

    Ia menegaskan agar Kepala Negara Malaysia menyampaikan permintaan maaf secara langsung, resmi dan terbuka terkait insiden gambar merah putih terbalik di buku cenderamata SEA Games 2017 itu. "Kami tidak terima simbol negara yang kami cintai disepelekan seperti itu, NKRI itu harga mati," kata Sudayat.

    ANTARA | SDA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.