Pilkada Rawan Politik Uang, Pelaku akan Dijerat Pidana

Reporter

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com

TEMPO.CO, Jakarta -  – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengutamakan sanksi pidana terhadap pelaku politik uang dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2017. “Kami akan bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan agar menangani tindak pidana ini,” kata anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak, kepada Tempo, Minggu 12 Februari 2017.

Nelson mengatakan sanksi pidana lebih memberikan efek jera ketimbang sekadar sanksi administrasi berupa pembatalan pencalonan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota mengatur dua jenis sanksi tersebut. Beleid tersebut menyatakan pemberian sanksi administrasi tak menganulir unsur pidana. Pelaku yang dimaksud tak hanya meliputi pasangan calon, tapi juga anggota partai politik, tim kampanye, hingga relawan.

Baca juga: Jabatan Gubernur DKI: Ini Gaji, Fasilitas, dan Tantangannya

Menurut Nelson, timnya telah menerima sejumlah laporan dari panitia pengawas di daerah tentang politik uang. Dia belum dapat mengungkapkan detail laporan tersebut. Namun, Jumat lalu, Ketua Bawaslu Muhammad mengungkapkan politik uang rawan terjadi di 90 persen dari 101 daerah penyelenggara pilkada serentak 2017, terutama di wilayah pedesaan.

Hasil observasi Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak November 2016 hingga Januari 2017 di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menguatkan dugaan politik uang telah terjadi dalam pilkada tahun ini. ICW menilai di 20 desa, dari jumlah total 48 desa yang diobservasi, paling rentan terjadi politik uang. Koordinator Divisi Investigasi ICW Febri Hendri mengatakan salah satu kandidat Bupati Bekasi bahkan mencari perseorangan maupun kelompok masyarakat yang bersedia menyebarkan fulus untuk mempengaruhi pemilih. “Salah satu pasangan calon sudah menyiapkan Rp 7–20 juta per TPS,” kata Febri.

ICW juga mencatat sedikitnya lima pengaduan tentang terjadinya politik uang dalam proses pemilihan Gubernur Banten telah disetor ke Bawaslu Provinsi Banten. “Modusnya, pasangan calon memberikan hadiah uang atau dalam bentuk door prize,” kata peneliti ICW bidang korupsi politik,

Baca juga: Pengacara Ahok Protes Cuitan Menteri Agama

Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bekasi, Akbar Khadafi, mengatakan hasil pemetaan timnya menemukan sedikitnya 929 dari 3.958 tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Bekasi paling rentan terjadi kecurangan, termasuk politik uang. “Kami sudah menginstruksikan kepada tim di bawah untuk lebih intensif melakukan pengawasan,” kata Akbar.

Ketua Bawaslu Banten Pramono Thantowi mengklaim telah membentuk Tim Sapu Bersih (Saber) politik uang di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota untuk memperkuat penanganan tindak pidana oleh kepolisian dan kejaksaan. Menurut dia, belakangan memang bermunculan kabar tentang politik uang di daerahnya. “Makanya kami bentuk Saber politik uang ini agar bisa langsung diantisipasi dan langsung ditangani jika terjadi,” kata dia.

MITRA TARIGAN | ADI WARSONO | WASI'UL ULUM

Simak juga:
Kate Moss Bicara Ciuman Pertama, Foto Bugil, dan Johnny Deep






Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

5 hari lalu

Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

Menurut Bawaslu kampanye dalam metode debat memungkinkan dilakukan di kampus.


Bawaslu DKI Jakarta Buka Rekrutmen Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024

10 hari lalu

Bawaslu DKI Jakarta Buka Rekrutmen Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta membuka pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024


Bawaslu Kabupaten Bekasi Buka Pendaftaran Anggota Pengawas Kecamatan

18 hari lalu

Bawaslu Kabupaten Bekasi Buka Pendaftaran Anggota Pengawas Kecamatan

Bawaslu Kabupaten Bekasi membuka pendaftaran anggota panitia pengawas kecamatan (panwascam) yang akan bertugas pada Pemilu 2024.


Jokowi Lantik DKPP Unsur Masyarakat di Istana Siang Ini

20 hari lalu

Jokowi Lantik DKPP Unsur Masyarakat di Istana Siang Ini

DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan hingga laporan soal dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU, Bawaslu, hingga PPLN.


Anggota Bawaslu Depok Diduga Pakai Anggaran Hibah Rp 1,1 M untuk Hiburan Malam

22 hari lalu

Anggota Bawaslu Depok Diduga Pakai Anggaran Hibah Rp 1,1 M untuk Hiburan Malam

Dana yang ditransfer oknum tersebut senilai Rp 1,1 miliar tanpa sepengetahuan jajaran pimpinan Bawaslu Kota Depok.


80 Warga Jawa Tengah Dicatut Namanya oleh Partai Politik, Bawaslu: Parpolnya Beragam

27 hari lalu

80 Warga Jawa Tengah Dicatut Namanya oleh Partai Politik, Bawaslu: Parpolnya Beragam

Delapan puluh warga di Jawa Tengah yang namanya dicatut sebagai anggota partai politik melapor ke Bawaslu. Namanya ada di Sipol.


Bawaslu Tolak Aduan Laporan Partai Pemersatu Bangsa

29 hari lalu

Bawaslu Tolak Aduan Laporan Partai Pemersatu Bangsa

Bawaslu RI memutuskan menolak aduan laporan dugaan pelanggaran administrasi tahapan pendaftaran partai politik yang diajukan Partai Pemersatu Bangsa.


Bawaslu Tindaklanjuti 4 Laporan Parpol terhadap KPU ke Sidang Pemeriksaan

31 hari lalu

Bawaslu Tindaklanjuti 4 Laporan Parpol terhadap KPU ke Sidang Pemeriksaan

Bawaslu menggelar sidang pendahuluan terhadap laporan partai politik pada 25-26 Agustus 2022.


Partai Berkarya dan Partai Pelita Din Syamsuddin Gugat Keputusan KPU ke Bawaslu

40 hari lalu

Partai Berkarya dan Partai Pelita Din Syamsuddin Gugat Keputusan KPU ke Bawaslu

Pengajuan permohonan sengketa bisa dilakukan maksimal tiga hari sejak dikeluarkannya Keputusan KPU atau Berita Acara KPU.


Begini Isi Gugatan Farhat Abbas atas Tersingkirnya Partai Pandai di Tahapan Pemilu

40 hari lalu

Begini Isi Gugatan Farhat Abbas atas Tersingkirnya Partai Pandai di Tahapan Pemilu

Farhat Abbas mengklaim sudah melengkapi seluruh persyaratan Partai Pandai sesuai rentang waktu yang diberikan hingga 14 Agustus 2022.