Hari HAM Internasional, Hendardi Setara: Jokowi Ingkari Nawacita

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Komnas Perempuan Yunianti Chuzaifah Ketua Setara Institute Hendardi dan Ketua Dewan Pengurus Kontras Usman Hamid tergabung dalam Forum Pluralisme Indonesia. TEMPO/ Seto Wardhana

    Ketua Komnas Perempuan Yunianti Chuzaifah Ketua Setara Institute Hendardi dan Ketua Dewan Pengurus Kontras Usman Hamid tergabung dalam Forum Pluralisme Indonesia. TEMPO/ Seto Wardhana

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan, dalam memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional pada 10 Desember, masyarakat bisa memanfaatkan momen itu untuk mengingatkan pemerintah selaku pemegang kewajiban (duty bearer) untuk menghormati, memajukan, dan memenuhi HAM di Indonesia. Pasalnya, Hendardi menilai Nawacita yang dijanjikan Presiden Joko Widodo belum ada yang dijalankan dengan baik. “Selama dua tahun memimpin, janji-janji dalam Nawacita terkait dengan hak asasi manusia belum satu pun dijalankan Jokowi. Ada banyak kontradiksi dalam kebijakan pemerintah terkait dengan hak asasi manusia,” ucap Hendardi secara tertulis, Jumat, 9 Desember 2016.

    Hendardi menyayangkan sikap Jokowi dalam forum internasional, seperti Bali Democracy Forum, yang membanggakan kemampuan negara mengelola kemajemukan. Padahal, ujar Hendardi, fakta lapangan menunjukkan hal yang sebaliknya. Hendardi menilai pemerintah masih abai dalam memajukan perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan. “Pemerintah nyaris tidak punya sikap dan roadmap bagaimana pemajuan, penghormatan, dan pemenuhan HAM akan dijalankan serta diintegrasikan dalam proses pembangunan negara,” katanya.

    Sedangkan janji penuntasan pelanggaran HAM masa lalu dinilai Hendardi juga tidak pernah memperoleh perhatian Jokowi. Padahal, secara eksplisit, hal itu disebutkan dalam Nawacita. Bahkan, ketika berbagai elemen mendorong penuntasan kasus 1965, misalnya, Jokowi justru membiarkan kampanye negatif tentang kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

    Hal tersebut dinilai Hendardi sebagai instrumen penundukan untuk menggagalkan pemenuhan kewajiban negara mengungkap, mengadili, dan memulihkan korban pelanggaran pada kasus 1965 serta kasus pelanggaran HAM berat lain. Menurut dia, pemerintah pusat justru kurang inisiatif dibanding sejumlah kepala daerah yang visioner meniti jalan keadilan melalui prakarsa di tingkat lokal untuk memajukan HAM.

    LARISSA HUDA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Atlet E-Sport, Jadi Miliarder Berkat Hobi Bermain Video Game

    Dunia permainan digital sudah bukan tidak bisa dipandang sebelah mata. Kini, para atlet e-sport mampu meraup miliar rupiah hasil keterampilan mereka.