Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Trump Mau Cabut dari TPP, Jokowi Minta Bantuan Setya Novanto

image-gnews
Presiden Jokowi tiba bersama Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, dalam Rapimnas I Golkar di Istora Senayan, Jakarta, 28 Juli 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah
Presiden Jokowi tiba bersama Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, dalam Rapimnas I Golkar di Istora Senayan, Jakarta, 28 Juli 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menanggapi santai langkah Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump yang akan menarik Amerika keluar dari wadah Kemitraan Trans Pasifik atau Trans Pacific Partnership (TPP). Malah, kata Jokowi, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto akan berbicara dengan Donald Trump perihal TPP.

"Yang jelas kami senang karena kedekatan Pak Setya Novanto dengan Donald Trump, he-he-he. Jadi, nanti, kalau ada apa-apa, ya bisa minta tolong ke Pak Setya hehehe," ujar Presiden Jokowi seusai menjamu Setya Novanto di Istana Kepresidenan, Selasa, 22 November 2016.

Sebagaimana dikutip dari situs berita The Guardian, Donald Trump telah mengunggah video yang pada intinya menyatakan akan menarik Amerika keluar dari TPP begitu mulai memimpin Amerika Serikat. Ia pun mengklaim tim transisi sudah mulai bekerja untuk memastikan penarikan itu berlangsung dengan mulus, efektif, dan efisien.

Trump menyebut keikutsertaan Amerika dalam TPP sebagai sebuah bencana. Menurutnya, hal itu hanya akan merugikan warga Amerika. Sebagai gantinya, ia memilih untuk menegosiasikan kerja sama bilateral yang bisa memperbanyak lapangan kerja dan industri ke Amerika.

Pada Oktober 2015, Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada Presiden Barack Obama bahwa Indonesia akan bergabung ke TPP. Pertimbangannya, untuk memangkas tarif tinggi yang harus ditanggung Indonesia salah satunya saat mengekspor produk ke Amerika Serikat.

Adapun soal kedekatan Setya Novanto dengan Donald Trump, hal itu mengacu pada saat Setya Novanto berkunjung ke Amerika untuk bertemu taipan berambut pirang itu pada 3 September 2015. Kepada Donald Trump, Setya Novanto menyebutnya sebagai figur terkenal dan disukai warga Indonesia.

Presiden Joko Widodo melanjutkan bahwa dirinya belum sepenuhnya yakin penarikan Amerika Serikat dari TPP itu akan benar terjadi. Ia mengatakan dirinya baru berkomentar lebih detil jika niat Donald Trump itu benar-benar akan terealisasi. "Kan belum itu. Jadi, saya gak mau berbicara," ujar Joko Widodo.

Sejumlah tokoh dan aktivis di Tanah Air  telah menolak bergabungnya Indonesia ke dalam TPP. Salah satunya Emil Salim, pensiunan guru besar UI dan mantan menteri. Menurut Emil Salim, Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah dalam pembangunan di dalam negeri.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia menyarankan Indonesia berfokus dulu pada penyelesaian pekerjaan rumah itu. "Mengapa pemerintah kita terlalu menganggap bahwa Amerika Serikat adalah pasar yang besar? Masih banyak pasar yang lebih bagus dan menguntungkan bagi Indonesia selain Amerika," katanya.

Emil menjelaskan akan lebih bijak bila Indonesia berfokus dulu pada kerja sama ASEAN plus 3, Jepang, Korea Selatan, dan Cina. "Trade agreement itu tentu tidak kalah dengan TPP," ujarnya.

Selain itu, ujar Emil, beberapa poin dalam agreement TPP tidak sejalan dengan peraturan dan visi-misi pemerintah Indonesia. "BUMN misalnya, saya menebak akan kolaps jika kita terburu-buru memutuskan bergabung dengan TPP," tuturnya. Sebab, Emil melihat BUMN belum siap bersaing dengan perusahaan asing.

Dalam TPP disebutkan bahwa tidak ada hak spesial bagi BUMN dalam persaingan pengerjaan sebuah program. Emil menganalogikan kondisi tersebut dengan kisah dua sosok juara tinju, Elyas Pical dan Muhammad  Ali. "Mereka sama-sama juara tinju, tapi di kelas yang berbeda. Bayangkan jika mereka diadu. Sama halnya dengan kita."

Emil berharap pemerintah bisa memahami situasi secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan. Amerika Serikat, menurut dia, hanya memikirkan kepentingan negara-negara serikatnya dan tidak mempedulikan kepentingan negara anggota lainnya.

"Mereka akan menolak segala negosiasi yang tidak menguntungkan. Contohnya di APEC. Harusnya bisa kita sadari itu. Fokus saja dulu pada ASEAN plus 3," ujar  Emil Salim yang sejak dasa warsa 1990 memperkenalkan pembangunan berkelanjutan.

ISTMAN M.P.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

1 jam lalu

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas memimpin rapat kerja pembahasan RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.


Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

2 jam lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.


Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

2 jam lalu

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto didampingi Wakil Menteri Perdagangan dan Dirjen Bea Cukai mengumumkan bahwa Jokowi telah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan tentang perizinan impor menjadi Permendag Nomor 8 tahun 2024 yang memberikan relaksasi untuk beberapa barang bawaan dari luar negeri. Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, 17 Mei 2024. TEMPO/Ilona
Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

Presiden Joko Widodo telah merevisi aturan Kementerian Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag baru Nomor 8 Tahun 2024.


Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

3 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, nama-nama bakal calon pansel KPK masih dalam proses penggodokan.


Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

3 jam lalu

Ilustrasi BPJS Kesehatan. Dok.TEMPO/Aditia Noviansyah
Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto menyatakan pihaknya masih membahas soal besaran iuran untuk peserta BPJS Kesehatan.


Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

4 jam lalu

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Ngabalin di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 17 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Ngabalin keberatan jika Jokowi disebut menyibukkan diri oleh PDIP.


Tolak Revisi UU MK, 26 Akademisi Kirim Surat Terbuka ke Jokowi dan Puan

4 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Tolak Revisi UU MK, 26 Akademisi Kirim Surat Terbuka ke Jokowi dan Puan

Puluhan akademisi menolak revisi UU MK dengan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi dan Ketua DPR Puan Maharani. Apa isinya?


Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

5 jam lalu

Menkeu Sri Mulyani dan Presiden Joko Widodo. TEMPO/Subekti.
Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.


Antara Surplus 48 Bulan Berturut-turut, Ekspor Turun dan Pembatasan Impor Jokowi

6 jam lalu

Presiden Jokowi di Pasar Laino Raha, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin, 13 Mei 2024. Foto: Vico - Biro Pers Sekretariat Presiden
Antara Surplus 48 Bulan Berturut-turut, Ekspor Turun dan Pembatasan Impor Jokowi

Indonesia kembali mencatat surplus perdagangan 48 bulan berturut-turut pada April 2024


Pengurus GP Ansor Bertemu Jokowi di Istana Negara, Berikut Profil Gerakan Pemuda Ansor

7 jam lalu

Pimpinan Pusat GP Ansor tiba di Istana Kepresidenan Jakarta untuk dilantik oleh Jokowi pada Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Pengurus GP Ansor Bertemu Jokowi di Istana Negara, Berikut Profil Gerakan Pemuda Ansor

Jajaran pengurus GP Ansor menemui Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Berikut profil Gerakan Pemuda Ansor.