Iklan
TEMPO Interaktif, Surabaya:Bekas Kepala Seksi (Pasi) Intel Komado Distrik Militer (Kodim) 0816/Sidoarjo Mayor (Inf) Sugeng mengungkapkan bahwa dirinya akan segera melancarkan gugatan kepada PT Gedam Sinemuda Perkasa (PT GSP) yang memproduksi film ‘Marsinah’. Sugeng juga menuntut agar film yang menceritakan kisah dibalik kematian misterius buruh PT Catur Putra Surya (PT CPS) pada 1993 itu ditarik dari peredaran. Untuk keperluan itu, Mayor Sugeng telah meminta penasihat hukumnya, Sunarmo Edi Wibowo SH, untuk membuat surat somasi kepada PT GSP. "Saya sudah medapat perintah dari klien saya untuk membuat surat somasi," kata Sunarno kepada Tempo News Room, Jumat (19/4). Namun, menurut Sunarno, sebelum melayangkan somasi dirinya akan mencermati isi film tersebut. Khususnya peran Mayor Sugeng dalam film itu. Mayor Sugeng sendiri, ujar dia, juga belum menyaksikan film yang diberi judul ‘Marsinah’ (Cry Justice) itu, karena belum diputar di Surabaya. Seperti pernah diberitakan sebelumnya, Mayor Sugeng mengancam akan menggugat film besutan sutradara Slamet Rahardjo Djarot tersebut bila di dalamnya menyebut-nyebut namanya dan nama Markas Kodim Sidoarjo. Alasanya, selain mencemarkan nama baik dirinya dan kesatuannya, sebelum membuat film itu ia tidak pernah dihubungi oleh produser maupun sutradaranya. Pada saat kasus terbunuhnya Marsinah terjadi, Sugeng yang kala itu berpangkat Kapten, dicurigai sebagai pelaku pembunuhan setelah menyekap buruh PT CPS itu diruang kerjanya, sebelum mayatnya ditemukan di hutan di Nganjuk. Indikasinya, di ruangan tersebut ditemukan ceceran darah yang diduga darah Marsinah di laci meja, tembok dan lampu gantung. Namun Sugeng membantah semua tuduhan itu. Ia punya alibi, pada malam yang dituduhkan itu dia mengaku tengah berada di rumahnya. Panglima Kodam V/ Brawijaya Mayjen TNI Ahmad Djunaidi Sikki mengatakan bahwa langkah mensomasi PT Gedam Sinemuda Perkasa tersebut merupakan hak Sugeng. Bila itu dilakukan, Kodam akan memfasilitasi agar Sugeng meminta bantuan kepada Kumdam (Kuasa Hukum Kodam). Menurut Sikki, bila dalam film Marsinah tersebut Sugeng dalam posisi yang dipojokkan, memang seharusnya untuk menuntut. "Tapi kalau di film itu Sugeng dicitrakan yang baik-baik ya kita akan memberi masukan agar somasinya tidak diteruskan," papar Sikki. Soal peredaran film tersebut, Kodam tidak mempunyai wewenang untuk mencegahnya. Apalagi, film Marsinah sudah lolos dari Badan Sensor Film, yang otomatis secara yuridis sudah tidak ada masalah. "Yang kita waspadai adalah bila film itu mengusik perasaan orang-orang tertentu yang bisa berakibat membahayakan keamanan," kata Pangdam. Contohnya, kata Pangdam, film tersebut akan digunakan pihak-pihak tertentu untuk menggalang massa buruh untuk berunjuk rasa dengan membenturkan isu Marsinah dan militer. (Kukuh S. Wibowo)
Iklan
