Dua Alasan 'Jalan Pulang' Sri Mulyani Menjadi Lapang  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sri Mulyani Indrawati. dok. TEMPO

    Sri Mulyani Indrawati. dok. TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan terbaru, Sri Mulyani, mengaku merasa terhormat diminta kembali menjadi anggota kabinet oleh Presiden Joko Widodo. "Saya merasa terhormat diminta kembali. Saya siap bekerjasama dengan menteri lainnya di sisa masa jabatan kabinet ini. Semoga target pemerintah bisa tercapai," kata Sri Mulyani.

    Kasus Century bakal menjadi satu masalah yang menghambatnya. Terakhir kali, Sri Mulyani menjadi saksi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada bulan Mei 2014. Ia dimintai keterangan atas tersangka mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya.

    Perempuan yang pernah dinobatkan sebagai Wanita Berpengaruh di Asia oleh Forbes sebagai wanita berpengaruh di Asia ini beralasan keputusan menyatakan sikapnya dalam kasus Century didasari krisis dunia yang terjadi pada waktu itu agar tak sampai merembet ke Indonesia. "Pada saat kita mengahadapi krisis, ada potensi krisis di sektor perbankan, jika ada bank yang gagal maka ditangani Lembaga Penjamin Simpanan," kata dia ketika bersaksi.

    Kini di Kabinet Kerja, tekanan politik ke Sri Mulyani sudah tak seperti awal pemerintahan Joko Widodo. Berikut alasannya:

    1. Kekuatan Koalisi Mengecil
    Pada awal terpilihnya presiden Joko Widodo, Koalisi Merah Putih lebih kuat dibanding partai pendukung pemerintah. Koalisi Indonesia Hebat hanya mempunyai dukungan 207 kursi di DPR. Dukungan 36,9 persen itu jauh lebih kecil dibanding kursi Koalisi Merah Putih, 353 kursi atau 63,1 persen.

    Ketika itu Presiden Joko Widodo tak memilih Sri Mulyani dalam Kabinet Kerja. Meskipun, nama Sri Mulyani sempat muncul dalam bursa menteri Jokowi. Pada awal Oktober 2014 berdasarkan informasi yang dihimpun Tempo, Sri Mulyani sudah bertemu Jokowi, Jusuf Kalla, dan Megawati Soekarnoputri.

    Ketika ditanya mengenai pertemuan itu, Jokowi hanya tersenyum. "Nanti saja," kata dia kepada Tempo di ruang kerjanya, Kamis, 9 Oktober 2014.

    Peta politik di parlemen sudah berubah. Partai politik yang berseberangan dengan Jokowi sudah mulai merapat seperti Golkar, Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan. Jokowi bisa menjadi aman dengan komposisi kursi di DPR yang mendukungnya. Koalisi Indonesia Hebat ditambah partai baru pendukung Jokowi menjadi 386 kursi atau 68,9 persen. Sedangkan Koalisi Merah Putih hanya 174 kursi atau 31,1 persen.

    Kalaupun kasus Century dikaitkan dengan Sri Mulyani, Partai Demokrat yang memiliki 61 kursi dipastikan tak ikut membahas. Praktis kubu Koalisi Merah Putih hanya memiliki 113 kursi saja.

    2. Aburizal Bakrie Bukan Ketua Umum Golkar
    Di medio 2008, Sri Mulyani dan Aburizal Bakrie mempertontonkan ketidakserasian. Beberapa masalah menjadi ramai pada waktu itu. Soal Lapindo, Sri Mulyani membuat kebijakan keras. Selaku Menteri Keuangan ia sempat menolak dana APBN 2006 dan 2007 dipakai untuk menanggulangi semburan lumpur itu.

    Bukan itu saja, enam perusahaan Bakrie sempat disuspensi hampir sebulan oleh Sri Mulyani. Soal lain saat menjabat pelaksana tugas Menko Perekonomian, Sri Mulyani menolak keinginan Bakrie membeli 14 persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara. Sri Mulyani meminta seluruh saham divestasi Newmont dibeli oleh perusahaan negara.

    Toh Sri Mulyani kandas dan memilih mundur pada Mei 2010. Dia mengungkapkan alasanya ketika memberikan kuliah umum bertajuk Kebijakan Publik dan Etika Publik di Ritz-Carlton. “Sumbangan saya sebagai pejabat publik tak lagi dikehendaki dalam situasi politik di mana perkawinan keputusan itu begitu sangat dominan,” kata dia. “Orang bilang kartel (politik), saya bilang itu kawin.”

    Berbeda dengan kondisi sekarang, konflik Partai Golkar yang berlarut-larut akhirnya melengserkan Aburizal Bakrie, seterunya dari pucuk pimpinan partai beringin.

    EVAN (PDAT) |  Sumber Diolah Tempo



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.