TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Politik dari Charta Politica, Yunarto Wijaya, menilai pernyataan Rachmawati Soekarnoputri tentang mosi tidak percaya kepada Presiden Joko Widodo hanya sebagai lelucon politik. Pasalnya, dalam sistem pemerintahan presidensial, tidak ada istilah mosi tidak percaya.
Istilah tersebut hanya berlaku pada negara yang menganut sistem parlementer, seperti Inggris, Australia, Malaysia, dan negara-negara Eropa Barat. “Bu Rachma berarti tidak mengetahui sistem pemerintahan,” katanya saat dihubungi Tempo, Rabu, 30 September 2015.
Karena itu, menurut Yunarto, pernyataan Rachmawati tersebut tidak memiliki dampak politik apa pun. “Karena keluar dari seseorang yang seakan-akan tidak mengerti sistem pemerintahan presidensial,” ujarnya.
Yunarto mengatakan kritik-kritik Rachmawati selama ini kental nuansa subyektifitas karena unsur rivalitas dengan saudara kandungnya, Megawati Soekarnoputri. Kritik juga kurang konstruktif dan lebih menunjukkan sisi kontroversial seorang Rachma.
Menurut Yunarto, semestinya kritik yang dilontarkan Rachmawati lebih masuk ke akar permasalahan bangsa. "Apa kebijakan dari pemerintah yang salah, mana yang bisa direvisi, ini baru konstruktif sehingga ada solusi,” ujarnya. “Kalau cuma statement kontroversial, jangan salahkan masyarakat kalau ini hanya dianggap lelucon politik.”
Baca juga:
Sebelumnya, setelah menghadiri acara penghargaan "The Star of Soekarno" di Hotel Borobudur, Ahad lalu, Rachma menuding Jokowi gagal dalam menjaga kondisi perekonomian Indonesia. Ia bahkan beranggapan sebaiknya Jokowi diganti. “Ajukan mosi tidak percaya dan diganti,” ucapnya.
AHMAD FAIZ IBNU SANI
Baca juga:
Kisah Salim Kancil Disetrum Tak Juga Tewas: Inilah 3 Keanehan
Tragedi Salim Kancil: Inilah Indikasi Polisi Ikut Bermain
