Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sultan HB X: Tak Ada Tanah Negara di Yogya

image-gnews
Sri Sultan HB X. ANTARA/Regina Safri
Sri Sultan HB X. ANTARA/Regina Safri
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang juga Raja Keraton Ngayogyakarta, Sultan Hamengku Bawono X mengatakan tak ada tanah negara di wilayah Yogyakarta. “Hasil Paliyan Nagari kok tanah negara,” katanya di gedung DPRD DIY, Selasa 15 September 2015 sore.

Paliyan Nagari disebut juga dengan Perjanjian Giyanti. Perjanjian ini ditandatangani pada 1755 dan berisi pembagian wilayah Kasultanan Mataram menjadi dua bagian: Kasunanan Surakarta dan Keraton Yogyakarta.

Pernyataan itu disampaikan Sultan menanggapi laporan Gerakan Anak Negeri Anti Diskriminasi pada Presiden Joko Widodo. Gerakan ini menilai Sultan telah membangkang aturan pertanahan dan berpotensi melakukan tindakan separatis. “Mereka tak tahu sejarah,” kata Sultan, menanggapi tudingan dari Gerakan.

Meski demikian, Sultan mengatakan, belum mengetahui secara resmi adanya laporan itu. Hingga kini dia mengaku belum menerima surat apa pun tentang perkara itu. “Nanti kan ada utusan dari Jakarta,” katanya.

Persoalan pertanahan di DIY mulai mengemuka beberapa pekan terakhir. Bahkan, DPRD DIY menolak membahas rancangan Peraturan Daerah Istimewa tentang pertanahan karena khawatir memicu konflik pertanahan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua Badan Pembuatan Peraturan Daerah DPRD DIY Zuhrif Hudaya, pekan kemarin, mengatakan penundaaan pembahasan berlangsung hingga pendataan tanah Kasultanan dan Pakualaman tuntas sepenuhnya. Pemerintah memastikan proses pendataan itu membutuhkan waktu hingga 2024 mendatang.

Proses pendataan itu, kata Sultan, akan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ia mengatakan BPN lebih banyak tahu tentang tanah-tanah keraton dibanding dirinya. “Tanahnya di mana saja, saya juga tidak tahu,” katanya.

ANANG ZAKARIA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Liburan Ke Kota Yogyakarta, Ini Tiga Kampung Wisata Seru untuk Disambangi

20 jam lalu

Kampung wisata Pakualaman Yogyakarta. Dok.istimewa
Liburan Ke Kota Yogyakarta, Ini Tiga Kampung Wisata Seru untuk Disambangi

Di Kota Yogyakarta, sedikitnya ada 25 kampung wisata yang juga bisa dikunjungi saat libur sekolah, ini tiga di antaranya.


Akhir Pekan Ini, Ada Festival Kampung Wisata di Yogyakarta Selama Tiga Hari

21 jam lalu

Kampung wisata Purbayan Kotagede Yogyakarta. Dok. Istimewa
Akhir Pekan Ini, Ada Festival Kampung Wisata di Yogyakarta Selama Tiga Hari

Di festival ini, wisatawan bisa melihat lebih dekat berbagai keunikan 25 kampung wisata di Kota Yogyakarta


Cara Buat Sertifikat Tanah Gratis dengan PTSL dan Syaratnya

2 hari lalu

Sertifikat tanah. Rumah.com
Cara Buat Sertifikat Tanah Gratis dengan PTSL dan Syaratnya

Berikut ini informasi mengenai cara membuat sertifikat tanah gratis melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan syarat lengkapnya.


Idul Adha Yogyakarta, Sapi Sultan Hamengku Buwono X Jadi Sasaran Foto Selfie Warga

4 hari lalu

Warga berfoto dengan latar sapi kurban bantuan Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Masjid Gedhe Kauman Yogyakarta Senin (17/6). Tempo/Pribadi Wicaksono
Idul Adha Yogyakarta, Sapi Sultan Hamengku Buwono X Jadi Sasaran Foto Selfie Warga

Postur besar sapi-sapi bantuan Sultah Hamengku Buwono X yang diperkirakan berbobot sekitar hampir satu ton itu menarik perhatian warga Yogyakarta.


Reforma Agraria Summit 2024, BPN Klaim Prioritaskan Masyarakat Adat

6 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono saat berpidato dalam Reforma Agraria Summit pada Sabtu, 15 Juni 2024. Acara ini berlangsung pada 14-15 Juni 2024 di The Meru Sanur, Denpasar, Bali. Tempo/Adil Al Hasan
Reforma Agraria Summit 2024, BPN Klaim Prioritaskan Masyarakat Adat

Direktur Pemberdayaan Tanah Kementerian ATR/BPN Dwi Budi Martono mengklaim pemerintah memprioritaskan masyarakat adat dalam reforma agraria.


Reforma Agraria Summit Digelar, Petani Jawa Tengah: Banyak Konflik belum Diselesaikan

6 hari lalu

Suasana pelaksanaan Reforma Agraria Summit 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Acara yang digelar di The Meru Sanur, Denpasar, Bali, ini akan dihelat pada 14-15 Juni 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Reforma Agraria Summit Digelar, Petani Jawa Tengah: Banyak Konflik belum Diselesaikan

Para petani anggota Organisasi Tani Jawa Tengah mengungkap banyaknya konflik agraria yang tidak kunjung diselesaikan.


DPR Minta Kementerian ATR/BPN Ajak KLHK Selesaikan Kasus Agraria: Praktik Selama Ini Meresahkan Masyarakat

7 hari lalu

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang memberikan keterangan pers usai menghadiri Reforma Agraria Summit oleh Kementerian ATR/BPN. Acara ini digelar pada 14-15 Juni 2024 di Bali. Tempo/Adil Al Hasan
DPR Minta Kementerian ATR/BPN Ajak KLHK Selesaikan Kasus Agraria: Praktik Selama Ini Meresahkan Masyarakat

Direktur Pemberdayaan Tanah Kementerian ATR/BPN, Dwi Budi Martono, mengatakan Reforma Agraria Summit 2024 membahas empat isu utama.


Proyek Beach Club di Kawasan Karst Gunungkidul, Sultan HB X : Semestinya Tak Boleh Ada Bangunan

8 hari lalu

Rencana Beach Club yang awalnya melibatkan Raffi Ahmad di Gunungkidul, DI Yogyakarta. Dok. Instagram
Proyek Beach Club di Kawasan Karst Gunungkidul, Sultan HB X : Semestinya Tak Boleh Ada Bangunan

Proyek beach club itu disorot organisasi lingkungan karena akan dibangun di Kawasan Bentangan Alam Karst (KBAK) Gunungkidul, termasuk kawasan lindung.


Bukan di Malioboro, Pawai Alegoris Pemkot Yogyakarta akan Digelar di Kotagede Akhir Pekan Ini

15 hari lalu

Pawai Alegoris di Kota Yogyakarta. Dok.istimewa
Bukan di Malioboro, Pawai Alegoris Pemkot Yogyakarta akan Digelar di Kotagede Akhir Pekan Ini

Peserta Pawai Alegoris Kota Yogyakarta diajak melewati sepuluh situs bersejarah di Kotagede, ibu kota Kerajaan Mataram.


Yogyakarta Peringati Hari Lahir Pancasila dengan Parade Budaya dan Pembagian Seribu Bendera

19 hari lalu

Peringatan Hari Lahir Pancasila diwarnai dengan atraksi parade budaya menarik di sepanjang Jalan Malioboro Sabtu petang 1 Juni 2024. Dok.istimewa
Yogyakarta Peringati Hari Lahir Pancasila dengan Parade Budaya dan Pembagian Seribu Bendera

Parade yang digelar bersamaan peringatan Hari Lahir Pancasila ini menjadi momentum menguatkan persatuan dengan merawat keberagaman di Yogyakarta