Kekeringan, Gubernur Ganjar Yakin Jawa Tengah Surplus Beras

TEMPO.CO, Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yakin daerahnya masih surplus beras meski saat ini terjadi kekeringan. Menurut Ganjar, Jawa Tengah sedang berupaya mempertahankan sejumlah tanaman padi yang saat ini sedang terancam puso atau gagal panen.

“Kita sudah surplus, hari ini surplus. Yang masalah adalah menambah produksi saat kekeringan,” kata Ganjar Pranowo setelah membuka acara training of trainer incident command system, Senin, 27 Juli 2015.

Ganjar yakin surplus beras karena sebagian lahan padi sudah didata di mana saja yang bisa ditolong dengan pompa air. Sedangkan beberapa lahan sudah dilakukan intensifikasi pertanian sehingga membutuhkan sedikit air.

Meski begitu, Ganjar berujar, tanaman padi yang ditanam ketika musim kemarau saat ini berkurang. “Kalau yang ditanam sekarang, pasti berkurang. Hitungan Dinas Pertanian diukur lebih detail,” ucap Ganjar.

Ganjar mengaku terus memantau perkembangan pertanian saat musim kemarau sekarang. Sikap itu terkait dengan target nasional yang bisa saja gagal karena kekeringan. Namun Ganjar yakin gagal panen saat ini tak terlalu tinggi karena sejumlah kebijakan menghadapi musim kemarau seperti yang ia sebutkan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah Sarwa Pramana menyatakan saat ini terdapat 487 desa di Jawa Tengah yang krisis air atau kekeringan. Kekeringan yang menimpa sejumlah daerah itu diperkirakan terus meluas, karena musim kemarau diprediksi hingga November mendatang.

“Sebanyak 487 desa itu berada di 17 kabupaten di Pemprov Jawa Tengah lewat Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil), dan pemerintah kabupaten/kota sudah memasok sebanyak 1.653 tangki air," tutur Sarwa.

Sejumlah daerah yang mengalami kekeringan itu adalah Rembang, Blora, Grobogan, Pati, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Tegal, Pemalang, Purworejo, Jepara, Demak, dan Kebumen.

Sarwa meminta daerah siaga antisipasi bencana kekeringan. Imbauan itu terkait dengan kemungkinan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tak mampu menjangkau bantuan ke sejumlah daerah. "Kami melibatkan perusahaan-perusahaan untuk membantu, tinggal dikoordinasikan," kata Sarwa. 

EDI FAISOL