Terima Kunjungan Parlemen Cina, Ini Harapan Jokowi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas Pelaksanaan Pilkada Serentak di Kantor Presiden Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 23 Juli 2015. Presiden menyatakan pelaksanaan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2015 harus berjalan lancar dan aman. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas Pelaksanaan Pilkada Serentak di Kantor Presiden Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 23 Juli 2015. Presiden menyatakan pelaksanaan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2015 harus berjalan lancar dan aman. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo berharap target kerja sama ekonomi antara Cina dan Indonesia dapat dipenuhi. Hal ini Jokowi sampaikan saat menerima kunjungan Ketua National Committee of The Chinese People's Political Consultative Conference Yu Zhengseng di Istana Merdeka.

    "Seperti diketahui, antara Indonesia dan Cina memiliki target perdagangan yang akan dicapai sekitar US$ 150 juta dan US$ 10 juta untuk pariwisata dan upaya peningkatan investasi," ujar Retno di Istana Merdeka, Senin, 27 Juli 2015.

    Jokowi, kata Retno, juga berharap peningkatan kerja sama parlemen antarkedua negara dapat mendukung pencapaian target-target tersebut. Selain itu, upaya kedua negara juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kerja sama yang sifatnya BUMN ke BUMN.

    "Indonesia mengharapkan kerja sama ekonomi yang akan dilakukan dengan Cina akan menjadikan Indonesia sebagai basis produksi untuk wilayah Asia," ujarnya.

    Lebih lanjut Retno menjelaskan bahwa konsultasi antara kedua negara telah rutin dilakukan, seperti antara kementerian perekonomian dan mitranya, maritim, sosial budaya, dan lainnya. "Dan tentunya hubungan kedua presiden juga sangat erat," katanya.

    TIKA PRIMANDARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.