Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Isi 5 Maklumat Relawan untuk Jokowi

image-gnews
Presiden Jokowi memberikan sambutan dalam pembukaan Kongres Demokrat di Surabaya, 12 Mei 2015. Presiden menyempatkan diri membuka Kongres Demokrat keempat ini. TEMPO/Nurdiansah
Presiden Jokowi memberikan sambutan dalam pembukaan Kongres Demokrat di Surabaya, 12 Mei 2015. Presiden menyempatkan diri membuka Kongres Demokrat keempat ini. TEMPO/Nurdiansah
Iklan

TEMPO.CO , Jakarta: Relawan Jokowi menyerahkan lima maklumat kepada Presiden Joko Widodo. Kelima maklumat itu meminta Jokowi memperhatikan persoalan konsolidasi politik, evaluasi kebijakan dan performa kementerian, infrastuktur serta pemerataan pembangunan.

"Kelimanya merupakan hasil pemikiran yang dirumuskan para relawan," ujar Roy Maningkas, Ketua Bara JP, Sabtu, 16 Mei 2015.

Surat maklumat diserahkan dalam acara Jambore Nasional di Bumi Perkemahan Cibubur sore tadi. Jokowi yang datang mengenakan kemeja putih berkenan menerima surat itu dari sejumlah pimpinan relawan seperti Ketua Seknas Jokowi Muhammad Yamin, Ketua Pospera Adian Napitupulu, dan Ketua Kawan Jokowi Robert Hutapea. Tak kurang dari delapan ribu relawan hadir dalam acara itu.

Roy menjelaskan, maklumat itu disampaikan guna menyerukan evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan yang belum berpihak pada rakyat. Maklumat itu juga dilatari oleh kondisi politik yang masih saja memperlihatkan ketegangan akibat ulah para penumpang gelap yang haus memburu kekuasaan. "Mereka merupakan musuh yang hendak memecah belash soliditas kekuatan politik pendukung pemerintah," kata Roy.

Dalam maklumat tersebut, relawan meminta Jokowi mempercepat proses konsolidasi politik dan birokrasi. Langkah itu perlu ditempuh guna menciptakan stabilitas politik yang memungkinkan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan memastikan berjalannya mesin birokrasi yang efektif dan efisien. "Tanpa konsolidasi, maka program pemerintah takan berjalan dengan baik," ujar Roy.

Menurut Roy, pertumbuhan ekonomi semester pertama tahun ini belum tumbuh sesuai harapan. Namun Roy memaklumi kondisi itu lantaran masalah perekonomian nasional tak hanya dipicu oleh persoalan dalam negeri, melainkan juga terkait kondisi perekonomian secara global. "Kondisi politik yang belum sepenuhnya terkonsolidasi juga ikut mempengaruhi masalah tersebut," kata Roy.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Maklumat yang juga jadi perhatian para relawan adalah percepatan program-program di bidang infrastruktur. Menurut Roy, dana sebesar Rp 290 triliun yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu segera diserap dengan tetap mengedepankan prinsip berdiri di atas kaki sendiri. "Modal asing harus diletakkan sebagai pelengkap, bukan sebagai sumber utama," ujar Roy.

Di luaritu, relawan juga meminta Jokowi mengevaluasi berbagai kebijakan yang dinilai belum sejalan dengan semangat Trisakti dan Nawacita, khususnya yang menyangkut maslah ekonomi, infratruktur dan. Begitupun dengan kinerja kementerian yang dianggap belum bekerja maksimal. "Para menteri yang tidak perform perlu dievaluasi. Tapi evaluasi versi kami bukan berarti reshuffle," ujar Roy.

Ketua Bara JP, Robert Hutapea mengatakan wacana penggantian kabinet tak pernah masuk dalam agenda pembicaraan para relawan. Itu mengapa mereka tak akan menyodorkan nama-nama yang dianggap layak menjadi pembantu presiden. "Kami menyerahkan keputusan itu sepenuhnya kepada presiden. Karena itu hak prerogatif presiden," kata Robert.

RIKY FERDIANTO

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

IM57+ Institute Berharap Pansel Perhatikan Rekam Jejak Calon Pimpinan dan Dewas KPK

1 jam lalu

Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha (tengah) didampingi Dewan Penasehat Novel Baswedan (dua kanan) menunjukkan barkas laporan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat 26 April 2024. IM57+ Institute melaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
IM57+ Institute Berharap Pansel Perhatikan Rekam Jejak Calon Pimpinan dan Dewas KPK

Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha mengatakan sikap Presiden Jokowi terhadap KPK akan ditentukan dalam proses penunjukan panitia seleksi.


TPNPB-OPM Sebut Warga Intan Jaya Mengungsi Akibat Serangan Udara Militer Indonesia

6 jam lalu

Pasukan TPNPB OPM di Kampung Pogapa, Intan Jaya, Papua Tengah. Dokumentasi TPNPB.
TPNPB-OPM Sebut Warga Intan Jaya Mengungsi Akibat Serangan Udara Militer Indonesia

TNI-Polri disebut telah mengerahkan helikopter militer sejak 4-5 Mei 2024 dalam misi pengejaran pasukan TPNPB-OPM Kodap VIII Intan Jaya.


TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

13 jam lalu

Suasana aparat gabungan TNI-Polri dari Brimob dan Kopassus diturunkan ke Distrik Homeyo, Intan Jaya, Papua Tengah, untuk memburu kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) setelah pembakaran sekolah di Distrik Homeyo, Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat, 3 Mei 2024. Dok. Humas Polda Papua
TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

Operasi penyerangan TPNPB kepada militer di Intan Jaya berlangsung sejak 30 Maret-5 Mei 2024.


Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

17 jam lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.


Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

19 jam lalu

Presiden Jokowi saat ditemui di Pasar Baru Karawang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Rabu siang, 8 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.


Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

1 hari lalu

Sekretaris Pribadi Ibu Negara Iriana Sendi Fardiansyah siap maju sebagai Calon Wali Kota Bogor. Foto: Isitimewa
Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya


Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

1 hari lalu

Ketua PP Muhammadiyah yang juga mantan Ketua KPK, M. Busyro Muqoddas. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi


Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

1 hari lalu

Komisioner KPU Arief Budiman menunjukkan contoh surat suara Pemilihan Umum Presiden 2014 di Kantor KPU, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2014. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan surat suara dalam Pilpres 2014 untuk dua pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan ukuran 18 x 23 cm, dari kertas seberat 80 gram. (Sumber: ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/Asf/ama/14)
Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.


Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

1 hari lalu

Prabowo dan Sri Mulyani. Instagram
Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.


Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

1 hari lalu

Ilustrasi dokter spesialis (ANTARA)
Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.