Gugat ke Praperadilan, Ini Penjelasan Pengacara BW

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi non aktif, Bambang Widjojanto, berjalan saat memenuhi panggilan pemeriksaan Badan Reserse dan Kriminal, di Markas Besar Polri, Jakarta, 23 April 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi non aktif, Bambang Widjojanto, berjalan saat memenuhi panggilan pemeriksaan Badan Reserse dan Kriminal, di Markas Besar Polri, Jakarta, 23 April 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO , Jakarta: Pengacara Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif Bambang Wijdojanjo, Abdul Fickar Hadjar, mengatakan gugatan praperadilan yang diajukan kliennya telah masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Kamis, 7 Mei 2015.

    Gugatan ditujukan kepada Kepala Kepolisian Jenderal Badrodin Haiti dan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Komisaris Jenderal Budi Waseso.

    "Rentetan peristiwa yang dialami BW membuat kami beranggapan bahwa itu bukan penegakan hukum murni," kata Abdul di gedung KPK, Minggu, 10 Mei 2015.

    Rentetan yang dimaksud Abdul, yaitu pada 12 Januari lalu, KPK menetapkan satu-satunya calon Kepala Kepolisian, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, sebagai tersangka korupsi. Delapan hari setelahnya, polisi balik menyerang Bambang dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan atas nama Bambang. Kasus yang dituduhkan ke Bambang adalah dugaan pengarahan saksi yang terjadi pada 2010, ketika Bambang masih pengacara.

    Pada 23 Januari, Bambang ditangkap dan diborgol saat mengantar anaknya ke sekolah. Tiga hari kemudian, polisi mengirim surat ke Presiden Joko Widodo yang menyatakan Bambang telah dijadikan sebagai tersangka sehingga presiden harus memberhentikan sementara Bambang dari kepemimpinan KPK.

    Abdul menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar pengajuan gugatan--putusan itu menyatakan penetapan tersangka, termasuk ke dalam objek praperadilan. Abdul juga mengingatkan bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Ombudsman telah menyatakan ada pelanggaran polisi dalam penangkapan Bambang.

    "Pengajuan praperadilan ini dilakukan sebagai edukasi ke masyarakat. Ini berlaku tak hanya untuk BW, tapi berlaku juga untuk masyarakat yang merasa ada perlakuan salah yang dilakukan polisi," kata Abdul.

    MUHAMAD RIZKI



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Instagram Uji Coba Menghilangan Fitur Likes agar Fokus ke Konten

    Instagram tengah lakukan uji coba penghapusan fitur likes di beberapa negara pada Juli 2019. Reaksi pengguna terbelah, sebagian merasa dirugikan.