Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPK ke Istana, JK dan Andi Beda Penjelasan  

Editor

Anton William

image-gnews
Ketua Tim Transisi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Rini Soemarno (tengah) didampingi Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto (kiri) dan Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Roni Dwi Susanto keluar usai melakukan koordinasi di gedung KPK, Jakarta, Jumat 26 September 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Ketua Tim Transisi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Rini Soemarno (tengah) didampingi Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto (kiri) dan Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Roni Dwi Susanto keluar usai melakukan koordinasi di gedung KPK, Jakarta, Jumat 26 September 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla enggan buka-bukaan ihwal isi pertemuan Presiden Joko Widodo dan Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin malam. Kalla bahkan membantah pertemuan itu membahas kasus dugaan rekening gendut yang menjerat Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

"Hanya konsultasi masalah hukum saja," ujar Kalla di kantornya, Jumat, 16 Januari 2015.

Menurut Kalla, pertemuan dirinya dengan KPK merupakan hal yang biasa. Dia menyebut lembaga negara memang wajar minta pendapat ke kepala negara. "Biasa saja, namanya lembaga negara minta pendapat ke Presiden," katanya.

Kemarin malam, KPK mendatangi ke kompleks istana untuk bertemu Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto punya informasi lain soal pertemuan ini. Andi membenarkan ada pembahasan soal nasib Budi Gunawan. (Baca juga: Bela Budi Gunawan, Tedjo: Apakah KPK Pasti Benar?)

Andi mengatakan pertemuan berlangsung selama tiga sesi. Jokowi dan Kalla, ujarnya, duduk sebagai pemerintah. Andi tak mengungkap pimpinan KPK yang ikut dalam pertemuan tersebut. (Baca juga: Budi Gunawan Tak Dilantik, Gerindra: Interpelasi!)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hingga saat ini, Presiden Jokowi belum memberikan keputusan terkait dengan status Budi Gunawan. Menteri Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdjiatno mengatakan Presiden Jokowi mungkin saja mengangkat Pelaksana Tugas Kepala Kepolisian RI. Langkah ini, ujarnya, harus dikomunikasikan dengan DPR. (Baca juga: Ditanya Budi Gunawan, Jokowi 'Ngambang' Lagi.)

Adapun Kalla menegaskan saat ini Jenderal Sutarman masih menjabat Kapolri. Sebabnya, Presiden Jokowi belum menerbitkan Keputusan Presiden terkait dengan pencopotan dan pengangkatan Kapolri baru. Jokowi sendiri mengirimkan nama Komisaris Jenderal Budi Gunawan menggantikan Kapolri Jenderal Sutarman. DPR menyetujui usulan ini. Sekarang, keputusan pelantikan Budi Gunawan ada di tangan Presiden Jokowi. (Baca juga: Ini Rekam Jejak Wakil Kapolri Badrodin Haiti.)

TIKA PRIMANDARI

Terpopuler
KPK: Jokowi, Tak Ada Jalan Lantik Budi Gunawan
PDIP Ngotot Budi Gunawan Dilantik, Jokowi Repot
Kabar Kabareskrim Dicopot, Menteri Tedjo Tak Tahu
Bahas Budi Gunawan, KPK Bertemu Jokowi
Kisah Rani, Kurir Narkoba Jelang Hukuman Mati

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

8 jam lalu

Sejumlah Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) yang tergabung dalam drum band beraksi ketika mengikuti Kirab Merah Putih di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Ahad, 28 Agustus 2022. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.


Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

21 jam lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Foto: TEMPO | Hilman Faturrahman W
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM


Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

22 jam lalu

Ilustrasi spyware. Shutterstock
Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.


Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Konferensi Pers di Polres Metro Jakarta Selatan, pada Senin, 29 April 2024, mengenai kasus Brigadir RA yang tewas di dalam mobil Alphard, pada Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.


Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Panglima TPNPB Kodap VIII Intan Jaya Brigadir General Undius Kogeya bersama pasukannya. Sumber: TPNPB OPM
Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.


Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus (kanan), Kasat Lantas Polres Bogor AKP Dicky Anggi Pranata (tengah) melakukan penutupan jalan menuju kawasan Puncak saat pemberlakuan Car Free Night di Tol Jagorawi pintu keluar Gadog, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 31 Desember 2022. Polres Bogor memberlakukan Car Free Night di kawasan Puncak pada malam Tahun Baru mulai pukul 18.00 WIB 31 Desember 2022 hingga pukul 06.00 WIB 1 Januari 2023, arus lalu lintas menuju Puncak atau Cianjur dialihkan melalui Jonggol atau Sukabumi. Hal ini guna mengatur arus masuknya agar tercipta kelancaran dalam perjalanan saat car free night di malam pergantian tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.


Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Polisi militer memeriksa kendaraan dinas TNI saat pelaksanaan operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi di bypass jalan Jenderal A. Yani, Jakarta, Rabu, 15 Maret 2023. Detasemen Polisi Militer Kogartap I Jakarta menggelar razia rotator dan mobil pelat TNI. TEMPO/Tony Hartawan
Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.


Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Anis Hidayah memaparkan catatan penegakan hak asasi manusia (HAM) sepanjang 2023 di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis 25 Januari 2024. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin.
Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.


TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto usai upacara pembukaan gelar Operasi Penegakan Ketertiban (Opsgaktib) dan Yustisi Pom TNI TA 2024 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.


TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

2 hari lalu

Sebby Sambom. phaul-heger.blogspot.com
TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.