Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kasus Budi Gunawan: 3 Indikasi Jokowi Kurang Tegas

image-gnews
Presiden Joko Widodo berbicara di depan awak media dalam konfrensi press di komplek Istana, Jakarta, 14 Januari 2015. Tempo/Aditia Noviansyah
Presiden Joko Widodo berbicara di depan awak media dalam konfrensi press di komplek Istana, Jakarta, 14 Januari 2015. Tempo/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo mengatakan baru akan mengambil sikap mengenai nasib Komisaris Jenderal Budi Gunawan setelah sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat  pada   hari ini (15 Januari 2015).

"Ada proses hukum di sini setelah penetapan tersangka oleh KPK. Tapi ada proses politik di DPR," kata Jokowi  dalam konferensi pers,  Rabu malam, 14 Januari 2015. "Saya masih menunggu. Saya tidak tahu kapan paripurna di DPR selesai, setelah itu akan kita putuskan kebijakan apa yang akan diambil," tutur Jokowi.  (Baca:  Jokowi Tunggu Paripurna DPR)

Sebelumnya, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar,  mengatakan sikap Jokowi  yang tak membatalkan calon Kapolri yang  sudah tersangka,  sama buruknya  dengan DPR yang tetap memproses pencalonan itu. "Sama-sama tidak menepati janji (memberantas korupsi)," kata Zainal, 14 Januari 2015.  (Baca:  Jika Ngotot Lantik Budi, Jokowi Seburuk DPR)

Dari catatan Tempo, setidaknya  ada tiga indikasi  Presiden Jokowi  belum   bisa mengambil keputusan tegas setelah  berselang lebih 24 jam  dari konferensi pers KPK mengenai penetapan Budi sebagai tersangka.

1. Gagal Tentukan Sikap pada Selasa Malam

Presiden Jokowi berencana membahas nasib Budi Gunawan pada Selasa malam (13 Januari) seperti yang diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara  Pratikno. Ia menjelaskan pula reaksi Presiden setelah Selasa siang KPK mengumunkan  Budi Gunawan menjadi tersangka kasus rekening gendut.

 “Beliau kaget. Tentu saja ini harus direspons karena KPK sudah menetapkan (Budi sebagai tersangka),” ujar Pratikno di Istana Negara, Selasa sore (13 Januari). Malam  itu juga rencananya Jokowi akan membahas  nasib Budi Gunawan. (Baca: Malam Ini Jokowi Bahas Kasus Budi Gunawan)

Rupanya rencana rapat malam itu diurungkan. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, rapat soal rekomendasi Komisi Kepolisian Nasional setelah Budi ditetapkan tersangka baru dilaksanakan keesokan harinya.

Andi menyatakan rapat akan dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan, dan Andi sendiri. "Rencananya pukul 07.30 WIB, besok (Rabu pagi, 14 Januari)," kata Andi Widjajanto, Selasa malam, 13 Januari 2015. (Baca: Jokowi Baru Tentukan Nasib Budi Gunawan Pagi Ini)

Malam itu,  kesibukan justru terlihat di rumah Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta.  Sejak pukul 17.37 hingga 19.00 WIB, tiga orang petinggi partai menyambangi rumah Megawati. Di antaranya Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sutiyoso.  Keluar masuk mobil di rumah itu  bahkan berlangsung  hingga dini hari.  (Baca: Rumah Mega Ramai Hingga Dinihari )

2.  Hari Rabu Tak Ada Sikap Tegas

Walau Presiden berencana membahas soal Budi Gunawan sejak Rabu pagi, tapi tak kunjung  keluar penjelasan yang  ditunggu publik mengenai sikap Istana.  Hal ini terdeteksi lewat pernyataan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh setelah bertemu Presiden Jokowi di Istana pada Rabu siang.

Surya mengatakan,  ia tetap menyokong pengajuan calon Kepala Polri oleh Presiden. "Bukan Budi Gunawan-nya. Tapi saya mendukung tatanan sistem ketatanegaraan kita. Bukan personel atau pribadi siapa pun," kata Surya di Istana Negara,  Rabu, 14 Januari 2015.  (Baca: Surya Paloh: Apa KPK Pasti Benar?

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun Presiden Jokowi baru  menggelar jumpa pers sehabis Maghrib dan  menyatakan masih menunggu lagi sidang paripurna DPR hari ini (Kamis 15 Januari)

3. Tak Kunjung Menerima KPK 

Ketua KPK Abraham Samad telah berupaya mengontak Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan hasil gelar perkara kasus Komisaris Jenderal Budi Gunawan sudah selesai pada Senin, 12 Januari 2015.   "KPK sudah berusaha membuka komunikasi bertemu dengan Presiden, tapi kami belum dikasih waktu," kata Abraham di kantornya, Selasa, 13 Januari 2015. (Baca: Budi Gunawan Tersangka,  KPK Sudah Kontak Jokowi)

Sehari kemudian, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto juga mengatakan masih berupaya bertemu Jokowi dengan difasilitasi Menteri Sekretaris Negara Pratikno.   "Saya percaya Pak Jokowi akan konsisten menjalankan konstitusi. Karena dia tunduk pada konstitusi," kata Bambang di kantornya, Rabu, 14 Januari. (Baca: KPK Yakin Jokowi Tak Lantik Budi Gunawan )

Hingga Rabu malam, Presiden belum juga menjadwalkan pertemuan dengan pimpinan KPK untuk membicarakan kasus Budi Gunawan.

TIM TEMPO 

Berita Lain:

SBY Copot Jabatan Tersangka, Kini Jokowi Malah...

Rahasia Jokowi Mengatasi Kisruh Budi Gunawan  

Reaksi Jokowi Soal Rekening Gendut Budi Gunawan

 


 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Respons KPK soal Ayah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Disebut Makelar Kasus

40 menit lalu

Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango bersama dua wakil ketua KPK, Johanis Tanak (kiri), Alexander Marwata (tengah), memaparkan laporan kinerja dan capaian KPK Tahun 2023, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024. Sepanjang tahun 2023 KPK telah menerima 5.079 pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, berhasil menuntaskan 94 kasus korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, melaksanakan 8 Operasi Tangkap Tangan, 8 kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan  berhasil mengembalikan aset ke kas negara sejumlah Rp525.415.553.599. TEMPO/Imam Sukamto
Respons KPK soal Ayah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Disebut Makelar Kasus

KPK buka suara soal kabar ayah Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, Kiai Agoes Ali Masyhuri, sebagai makelar kasus Hakim Agung Gazalba Saleh.


Terkini: Viral Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta Ini Tanggapan Bea Cukai, Kata Jokowi soal Pabrik Sepatu Bata yang Tutup

1 jam lalu

Ilustrasi cokelat (pixabay.com)
Terkini: Viral Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta Ini Tanggapan Bea Cukai, Kata Jokowi soal Pabrik Sepatu Bata yang Tutup

Bea Cukai menanggapi unggahan video Tiktok yang mengaku mengirim cokelat dari luar negeri senilai Rp 1 juta dan dikenakan bea masuk Rp 9 juta.


KPK Sebut Gus Muhdlor Tarik Dana Insentif Melalui Peraturan Bupati, Total Capai Rp 2,7 Miliar

1 jam lalu

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 16 Februari 2024. Ahmad Muhdlor Ali, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati, pasca terjaring operasi tangkap tangan KPK, terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Sebut Gus Muhdlor Tarik Dana Insentif Melalui Peraturan Bupati, Total Capai Rp 2,7 Miliar

Motif korupsi Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor bermula dari adanya aturan yang dibuat sebagai dasar pencairan dana insentif pajak daerah bagi pegawai BPPD.


Daftar 12 Laboratorium di Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi Hari Ini

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) berbincang bersama Menkominfo Budi Arie Setiadi (kiri), Menkopolhukam Hadi Tjahjanto (kedua kanan), Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (ketiga kanan), Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin (kanan) dan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI)  Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail (ketiga kiri) saat meninjau ruang Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) atau Indonesia Digital Test House (IDTH) sebelum peresmian di Tapos, Depok, Jawa Barat, Selasa 7 Mei 2024. Presiden mengatakan kehadiran IDTH sangat penting bagi pengawasan perangkat teknologi digital baik mobil listrik hingga perangkat komunikasi yang akan masuk ke Indonesia. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Daftar 12 Laboratorium di Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi Hari Ini

Indonesia Digital Test House menjadi laboratorium uji perangkat digital terbesar di Asia Tenggara. Simak pesan peresmian Jokowi.


Pabrik Bata di Purwakarta Ditutup, Ini Komentar dari Jokowi hingga Pj. Gubernur Jabar

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memakai sepatu di depan tenda tempat berkemah dengan Ibu Negara Iriana di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, Senin, 14 Maret 2022. Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjelaskan, tidak ada fasilitas khusus di tenda milik orang nomor satu di Indonesia itu. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Pabrik Bata di Purwakarta Ditutup, Ini Komentar dari Jokowi hingga Pj. Gubernur Jabar

Presiden Jokowi menilai tutupnya pabrik sepatu Bata karena pertimbangan efisiensi dan tidak menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia.


Kisah Srikandi PLN Mengendalikan Listrik saat Presiden Joko Widodo ke NTB

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan (kedua kanan) dan Presiden Komisaris AMNT Hilmi Panigoro (kedua kiri) saat meninjau proyek pembangunan smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Dusun Otak Keris, Maluk, Sumbawa Barat, NTB, Selasa 20 Juni 2023. Pemerintah mendorong pembangunan fasilitas pengolahan mineral atau smelter sebagai bagian program hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah komoditas sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi Indonesia. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
Kisah Srikandi PLN Mengendalikan Listrik saat Presiden Joko Widodo ke NTB

PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) dalam komitmennya mendukung pengarusutamaan gender.


KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Kasus Korupsi BPPD

2 jam lalu

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 16 Februari 2024. Ahmad Muhdlor Ali, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati, pasca terjaring operasi tangkap tangan KPK, terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Kasus Korupsi BPPD

KPK resmi menahan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor sebagai tersangka kasus pemotongan insentif ASN BPPD


Jokowi Kesal Indonesia Banjir Impor Perangkat Teknologi: Kenapa Kita Diam?

3 jam lalu

Presiden Jokowi ditemui usai peresmian Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) di Tapos, Depok, pada Selasa pagi,  7 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Kesal Indonesia Banjir Impor Perangkat Teknologi: Kenapa Kita Diam?

Jokowi mengatakan CEO dari perusahaan teknologi global, yakni Tim Cook dari Apple dan Satya Nadela dari Microsoft telah bertemu dengan dia di Jakarta.


Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

3 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas


Dirut PT Taspen Antonius Kosasih Jalani Pemeriksaan di KPK soal Kasus Rasuah Investasi Fiktif

4 jam lalu

Antonius Nicholas Stephanus Kosasih. Koran Tempo
Dirut PT Taspen Antonius Kosasih Jalani Pemeriksaan di KPK soal Kasus Rasuah Investasi Fiktif

KPK memeriksa Direktur Utama PT Taspen Antonius N. S. Kosasih dalam kasus dugaan korupsi kegiatan investasi fiktif perusahaan pelat merah itu.