TEMPO.CO, Tanjung Selor - Penjabat Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie mengatakan rakyat di daerahnya mengucapkan terima kasih atas kunjungan Presiden Joko Widodo di Bumi Kaltara pada Selasa, 16 Desember 2014. Menurut Irianto, kedatangan Presiden memberi kontribusi positif bagi masyarakat Kalimantan Utara.
"Pesan Pak Presiden adalah bagaimana penerapan kebijakan publik yang benar dan tepat di daerah, khususnya di tingkat pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota," kata Irianto di Tanjung Selor seperti dikutip dari Antara. (Baca: Jokowi Panjat Menara Intai Perbatasan di Sebatik)
Irianto menjelaskan, arahan Presiden Jokowi dalam hal kebijakan publik sebagian sudah dilaksanakan. Di antaranya rekruitmen calon pegawai negeri, pengangkatan pejabat eselon II, dan penyusunan anggaran yang transparan, serta kemampuan pemerintah provinsi membuat perencanaan, walau jumlah aparatur masih sedikit.
Kehadiran Jokowi di Kalimantan Utara antara lain mengunjungi Nunukan dan Pulau Sebatik dan ke Kota Tarakan. Di Sebatik, Presiden sempat memanjat menara pengintai perbatasan Indonesia-Malaysia.
Irianto mengatakan Presiden Jokowi sangat gesit ketika berada di lapangan. "Para anggota Paspampres dan protokoler terkadang keteteran dengan kegesitan Presiden Jokowi." Irianto lantas memuji, "Presiden RI ini cakap memutuskan penanganan setelah melihat langsung kondisi di lapangan."
Presiden Jokowi telah memprioritaskan penanganan perbatasan, khususnya dalam ketersediaan infrastruktur demi menunjang kegiatan ekonomi masyarakat di perbatasan. Wilayah perbatasan RI-Malaysia di Provinsi Kalimantan Utara, selain di Nunukan dan Pulau Sebatik juga ada titik perbatasan lainnya. (Baca: Beda Gaya Jokowi dan SBY di Sebatik)
Sepulang dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Presiden Jokowi ikut rapat kerja Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam kesempatan ini, Jokowi menyampaikan problem pemerintah daerah. Menurut mantan Gubernur DKI ini, pemerintah daerah selalu mengandalkan sektor sumber daya alam dalam menggerakkan perekonomiannya. Padahal, untuk menuju sebuah daerah dan negara yang maju bukan sumber daya alam sebagai satu-satunya andalan.
"Sering bupati atau gubernur menyampaikan punya sumber daya alam banyak. Tapi, kalau kebijakan publik tidak tepat, tidak akan maju. Ini sudah terbukti," kata Jokowi dalam sambutannya di acara rapat kerja BPK di Jakarta, Selasa malam, 16 Desember 2014.
Pemerintah daerah, kata Jokowi, harus bisa membuat aturan kebijakan publik yang bisa menyejahterakan rakyat sehingga suatu daerah itu akan berkembang. Selain itu, harus ada kesinambungan program-program antardaerah dan pemerintah pusat. "Selama ini selalu parsial," ujar Presiden.
"Saya bilang ke pemerintah daerah, fiskal sudah mepet. Coba kalau uang itu sejak dulu dibangun jalur kereta di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, sudah jadi. Habisnya hanya Rp 360 triliun," kata Jokowi.
Presiden mengatakan, pemerintahannya dalam lima tahun ke depan fokus dalam masalah pembangunan infrastruktur. Jika kebutuhan insfrastruktur tidak diselesaikan dengan cepat, Indonesia akan jauh tertinggal dari negara-negara lain. "Rel kereta, jalan tol di Sumatera harus terwujud dalam lima tahun ke depan. Semua harus dimulai dari sekarang."
ANGGA SUKMAWIJAYA
Berita Terkait
Jokowi: Sistem Komunikasi di Perbatasan Jadul
Jokowi Ganti Raskin ke E-Money, 'Banyak Minusnya'
Ke Sebatik, Jokowi Cek Perbatasan INA-Malaysia
Jokowi ke Longsor Banjarnegara, DPR: Terima Kasih
