TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komaruddin menyatakan partainya tengah menyiapkan pembahasan revisi sejumlah undang-undang. Sebagian di antaranya akan diusulkan dalam Program Legislasi Nasional 2015. "Ada lebih dari seratus UU," ujarnya, Jumat, 17 Oktober 2014. (Baca: Analisis Perubahan PAN dan PKS di Koalisi Prabowo)
Ade menjelaskan usulan revisi telah dikaji Partai Golkar sejak tahun lalu dengan melibatkan sejumlah pakar dan kalangan akademikus. "Kami sudah mendatangi beberapa kampus," katanya. Hasilnya, para pakar berpendapat ada undang-undang yang terlalu liberal dan tak sejalan dengan semangat konstitusi.
Salah satunya, kata Ade, tecermin dalam Undang-Undang Perbankan yang memungkinkan kepemilikan asing hingga seratus persen. Begitu pula dengan sejumlah regulasi yang menghambat perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. "Tidak ada proteksi bagi UMKM. Kalau ini dibiarkan, mereka bisa jatuh ke jurang," ujar Ade.
Menurut Ade, kelahiran produk undang-undang tersebut berkaitkelindan dengan dimulainya era reformasi. Demokratisasi yang dikembangkan pada gilirannya mempengaruhi pola pikir regulasi yang mengadopsi sistem pasar bebas. "Ini salah satu dampak dari reformasi yang kebablasan. Tak ada rem lagi, ke kanan terus," katanya.
Ade menjelaskan kajian itu juga telah dibicarakan bersama fraksi-fraksi yang tergabung dalam koalisi Prabowo. Mereka setuju dan bersedia mengusulkan revisi untuk program legislasi nasional tahun 2015. "Tentu tak bisa dibahas sekaligus. Hanya yang prioritas yang akan diajukan," ujarnya tanpa mau menyebut daftar undang-undang tersebut.
RIKY FERDIANTO
Topik terhangat:
Pelantikan Jokowi | Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD
Berita terpopuler lainnya:
Terjawab, Penggagas Pertemuan Jokowi-Prabowo
Jika Jadi Menteri, Pos Ini Milik Puan Maharani
Dari Mana Makanan Gratis Saat Pesta Rakyat Jokowi?
Dubes: Malaysia Serius Berunding Soal Perbatasan
