TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo menyatakan pemilihan menteri merupakan hak prerogatifnya. Jadi, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak bisa mengintervensinya. (Baca: Susunan Kabinet Jokowi Bakal Pengaruhi Pasar)
"Itu konstitusi, lho," kata Jokowi setelah bertemu dengan Jusuf Kalla, Tim Transisi, dan dewan penasihatnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 25 September 2014. (Baca: Ini Kriteria Menteri Versi Jokowi)
Namun, untuk berkonsultasi soal menteri, kata Jokowi, tidak ada masalah jika dia menerima masukan dari para pimpinan partai politik. "Nanti kami bicara dengan semua ketua umum partai. Enggak apa-apa," ujar mantan Wali Kota Solo itu. (Baca juga: Anggaran Rapat Rp 18 Triliun Lebihi Biaya MRT)
Sampai saat ini, Jokowi mengatakan, belum ada pembicaraan dengan para ketua umum partai pengusungnya mengenai susunan kabinet. "Nama-nama menteri saja belum ada," kata Gubernur DKI Jakarta tersebut. (Baca: Rombak Kabinet, Jokowi bak Perbaiki Pesawat Sambil Terbang)
Senin pekan lalu, Jokowi-Kalla memaparkan postur kabinet dengan 34 kementerian. Sebanyak 18 menteri berasal dari kalangan profesional nonpartai dan 16 menteri lain dari kelompok profesional partai.
SINGGIH SOARES
Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD | Parkir Meter | IIMS 2014
Berita terpopuler lainnya:
'Jangan Ada Pemberlakuan Jilbab untuk Non-Muslim'
Parkir Meter, DKI Raup Rp 120 miliar Setahun
Dolmen Ditemukan di Semak-semak Gunung Padang
RUU Pilkada, Kubu Jokowi Merasa Dibohongi Demokrat
Era Pilkada Langsung Akhirnya Tamat
