PAN Dituntut Bikin Kontrak Politik dengan Muhammdiyah
Jumat, 8 April 2005 19:07 WIB
Bagikan
Iklan
TEMPO Interaktif, Semarang: Meski konstituen terbesar Partai Amanat Nasional adalah warga Muhammadiyah, namun sampai saat ini partai berlambang matahari terbit ini dianggap belum bisa menampung aspirasi politik warga Muhammadiyah. Oleh karenanya, harus ada komitmen ulang antara PAN dengan Muhammadiyah. Tuntutan tersebut disampaikan Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Jawa Tengah. Salah satu indikasi belum maksimalnya PAN menampung aspirasi politik warga Muhammadiyah bisa dilihat dari munculnya ancaman dari kalangan muda Muhammadiyah yang akan menjadikan Perhimpunan Amanat Muhammadiyah (PAM) sebagai partai poltik. "Siapapun yang terpilih sebagai Ketua Umum, kami menuntut ada kontrak politik tertulis antara PAN dengan Muhammadiyah," kata koordinator AMM Jateng Syafrudin Budiman di arena kongres II PAN, Jumat (8/4). Kontrak politik yang dimaksud, tidak sekedar memberikan keterwakilan yang cukup kepada kader Muhammadiyah untuk duduk kepengurusan PAN di semua tingkatan, namun PAN juga harus memperhatikan aspirasi politik warga Muhammadiyah secara keseluruhan. Sohirin/Saiful Amin
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain
1 hari lalu
Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain
PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.
Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri
1 hari lalu
Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri
Aspebindo mendukung rencana pemerintah membagikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan. Apa alasannya?
Baznas - Muhammadiyah Gulirkan Program Pengembangan SDM Unggul
3 hari lalu
Baznas - Muhammadiyah Gulirkan Program Pengembangan SDM Unggul
Kolaborasi antara Baznas dengan Muhammadiyah dalam pemanfaatan dana zakat, bisa memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan umat
Jika Prabowo Tunjuk Mendikbud dari Muhammadiyah, Darmaningtyas: Tak Masalah, Asal...
3 hari lalu
Jika Prabowo Tunjuk Mendikbud dari Muhammadiyah, Darmaningtyas: Tak Masalah, Asal...
Darmaningtyas mengatakan tak masalah jika Mendikbud era Prabowo dari Muhammadiyah, asal tokoh tersebut berlatar belakang dunia pendidikan.
Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo
4 hari lalu
Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo
Sejumlah partai politik yang tergabung dalam KIM membuka peluang PKS untuk bergabung ke Prabowo, kecuali Gelora. Apa alasan Gelora menolak PKS?
Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN
4 hari lalu
Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN
Apa kata Ketum Muhammadiyah soal gugatan PDIP di PTUN?
KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin
7 hari lalu
KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin
Reaksi PBNU, PP MUhammadiyah, Kadin Terhadap Penetapan Prabowo - Gibran Pemenang Pilpres 2024 oleh KPU
Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran
8 hari lalu
Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran
Muhammadiyah menyatakan belum ada pembahasan soal formasi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
Respons Bima Arya soal Maju Pilgub Jabar 2024, Singgung Nama Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi
9 hari lalu
Respons Bima Arya soal Maju Pilgub Jabar 2024, Singgung Nama Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi
Mantan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyatakan dirinya siap maju di Pilkada 2024 setelah mendapat arahan dari Ketum PAN, tapi...
Respons KPU dan Ketum PAN soal Gugatan PDIP di PTUN
9 hari lalu
Respons KPU dan Ketum PAN soal Gugatan PDIP di PTUN
KPU dan Ketum PAN Zulkifli Hasan menanggapi gugatan PDIP di PTUN terkait pencalonan Gibran di Pilpres 2024. Begini kata mereka.
