Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kivlan Zein Ancam Adukan Komnas HAM ke Ombudsman  

image-gnews
Demo menuntut untuk mengusut tuntas korban penculikan dan penghilangan paksa aktivis. (TEMPO/Fully Syafi/01/26/2010)
Demo menuntut untuk mengusut tuntas korban penculikan dan penghilangan paksa aktivis. (TEMPO/Fully Syafi/01/26/2010)
Iklan

TEMPO.COPadang -- Bekas Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal (Purnawirawan) Kivlan Zein kukuh menolak panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Menurut Kivlan, pemanggilan itu tidak sesuai prosedur. "Pemanggilan tak bisa dilakukan tanpa ada Pengadilan HAM. Jadi, panggilan Komnas HAM tak ada dasar. Saya juga tidak berbuat kesalahan," ujar Kivlan di Padang, Sumatera Barat, Kamis, 29 Mei 2014.

Jika Komnas HAM berkeras memanggil paksa, Kivlan akan balik mengadukan tindakan tersebut ke Ombudsman Republik Indonesia. "Komnas HAM tak berhak memaksa saya," ujarnya. Menurut Kivlan, dalam Undang-Undang tentang Komnas HAM harus dibentuk pengadilan ad hoc. Namun, saat ini pengadilan itu belum ada. "Bagaimana saya bisa memberikan keterangan," katanya. (Baca: Periksa Prabowo & Kivlan Didesak Sebelum Pilpres)

Mengenai informasi penting soal penculikan aktivis yang dia ketahui, Kivlan mengatakan memiliki hak untuk tidak membukanya. Sebab, informasi itu hanya akan dia buka jika ada panel nasional dalam rangka kerukunan bangsa. "Jika tidak ada (panel nasional), luka dibuka dan dibuka lagi, lalu ditutup. Masalah juga tidak selesai," ujarnya. 

Menurut Kivlan, masalah bangsa ini bukan hanya soal hilangnya 13 aktivis, tetapi juga terbunuhnya orang-orang dalam kerusuhan di Ambon, Poso, Sampit, Ketapang dan lain-lain. "Ini juga harus dibuka dan diselesaikan. Jika satu-satu, (masalah) tidak akan terselesaikan. Makanya harus dibentuk panel dalam rangka kerukunan bangsa. Itu mau saya," ujar Kivlan. 

Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM Nur Kholis berencana memangil Kivlan untuk menyelidiki kasus hilangnya 13 aktivis pada 1997 silam. Komnas HAM telah dua kali memanggil Kivlan. Pada pemanggilan pertama 14 Mei lalu, Kivlan tak hadir dan diwakili pengacaranya. Lalu, pada pemanggilan kedua dia juga mangkir. "Untuk pemanggilan ketiga, itu merupakan sebuah upaya paksaan," kata Nur Kholis. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Nur Kholis, tim yang dibentuk Komnas HAM ini masih akan memberikan tenggat tiga sampai empat hari ke depan agar Kivlan bisa datang sendiri ke Komnas HAM. Namun, apabila Kivlan dinilai tidak kooperatif, secara undang-undang pemanggilan paksa sah dilakukan. (Baca: Imparsial: SBY Harus Panggil Prabowo dan Kivlan Zein)

ANDRI EL FARUQI

Terpopuler

Agung Laksono Gantikan Suryadharma Ali
Kerapatan Layar LG G3 Mencapai 538 Piksel
Pembangunan Smelter Freeport Dimulai di Kuartal II
Kejutan Berlanjut, Serena Tergulung
'Tukang Gesek' di Bus Transjakarta Tertangkap
Cadbury Berbabi, Muslim Indonesia Diminta Waspada


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jaringan Solidaritas Keadilan Korban Kanjuruhan Menilai Negara Belum Maksimal Tuntaskan Kasus

2 hari lalu

Petugas medis memindahkan jenazah korban kerusuhan Stadion Kanjuruhan di RSUD Saiful Anwar, Kota Malang, Jawa Timur, Minggu 2 Oktober 2022. Kepala Biro Komunikasi Kementerian Kesehatan dr Siti Nadia Tarmizi menyebutkan tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang mengakibatkan sebanyak 131 orang meninggal dunia. ANTARA FOTO/R D Putra
Jaringan Solidaritas Keadilan Korban Kanjuruhan Menilai Negara Belum Maksimal Tuntaskan Kasus

Satu tahun tragedi Kanjuruhan, JSKK menilai negara belum maksimal menuntaskan kasus yang menewaskan 135 orang itu.


Peringati Pelanggaran HAM di September Hitam, Ketua BEM Kema Unpad: Bukannya Berkurang Malah Bertambah

2 hari lalu

Sejumlah massa aksi membakar ban dan melakukan orasi dalam aksi bertajuk 'September Hitam, Jawa Barat Lautan Suar' di depan Gedung Sate, Kota Bandung, pada Jumat, 29 September 2023. Foto: TEMPO/Ananda Bintang
Peringati Pelanggaran HAM di September Hitam, Ketua BEM Kema Unpad: Bukannya Berkurang Malah Bertambah

Selain peringati pelanggaran HAM, massa aksi demonstrasi juga tuntut PJ Gubernur Bey Machmudin keluar dan temui massa untuk berdialog.


Tuntutan Demonstrasi Mahasiswa 'September Hitam' di Gedung Sate: Soal Pulau Rempang dan Dago Elos

3 hari lalu

Sejumlah massa aksi membakar ban dan melakukan orasi dalam aksi bertajuk 'September Hitam, Jawa Barat Lautan Suar' di depan Gedung Sate, Kota Bandung, pada Jumat, 29 September 2023. Foto: TEMPO/Ananda Bintang
Tuntutan Demonstrasi Mahasiswa 'September Hitam' di Gedung Sate: Soal Pulau Rempang dan Dago Elos

Demonstrasi mahasiswa di Gedung Sate digelar untuk memperingati September Hitam dan menyoroti pelanggaran HAM di Dago Elos dan Pulau Rempang


Berikut Sikap Pemerintah Terhadap Korban Pasca G30S 1965

3 hari lalu

Menkopolhukam Mahfud MD berbincang dengan seorang eksil seusai pertemuan rombongan pemerintah dengan para eksil Indonesia di Diemen, Belanda, pada hari Minggu, 27 Agustus, 2023. Foto: Linawati Sidarto
Berikut Sikap Pemerintah Terhadap Korban Pasca G30S 1965

Begini sikap pemerintah terhadap korban pasca G30S 1965. Mahfud Md dan Menkumham Yasonna Laoly memberikan peluang repatriasi.


Upaya Rekonsiliasi Korban G30S 1965, Apa yang Sudah Dilakukan Pemerintah?

3 hari lalu

Sejumlah korban/keluarga tragedi kemanusiaan 1965/1966 melakukan aksi damai di gedung Komnas HAM, Jakarta, Selasa (8/5). Mereka mendesak sidang paripurna untuk mengumumkan segera hasil penyelidikan peristiwa 1965/1966 terbuka. TEMPO/Aditia Noviansyah
Upaya Rekonsiliasi Korban G30S 1965, Apa yang Sudah Dilakukan Pemerintah?

Apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk upaya rekonsiliasi korban pasca peristiwa G30S 1965?


Tak Ada Pembahasan Isu Papua di Sidang Majelis Umum PBB Tahun Ini

4 hari lalu

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat menghadiri Ministerial Plenary Meeting of the Global Counter-Terrorism Forum (GCTF) ke-13 di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat pada Rabu (20/9/2023). (ANTARA/HO-Kemlu RI)
Tak Ada Pembahasan Isu Papua di Sidang Majelis Umum PBB Tahun Ini

Setelah Vanuatu terakhir angkat bicara pada 2021, tidak ada negara yang membahas isu Papua di Sidang Majelis Umum PBB tahun ini.


Pemerintah Jokowi Tidak akan Batalkan Proyek Rempang Eco-City

8 hari lalu

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memberikan keterangan pers usai rapat terbatas kabinet Presiden Joko Widodo soal proyek Rempang pada Senin, 25 September 2023, di Istan Merdeka, Jakarta. TEMPO/Daniel A. Fajri
Pemerintah Jokowi Tidak akan Batalkan Proyek Rempang Eco-City

Menteri Bahlil menyampaikan pemerintahan Jokowi akan terus melanjutkan proyek Rempang Eco-City meski ada penolakan warga yang direlokasi.


Sokong Prabowo di Pilpres, Budiman Sudjatmiko Klaim Sebagian Besar Aktivis Mendukungnya

10 hari lalu

Budiman Sudjatmiko, pendukung Prabowo Subianto, bakal calon presiden di Pemilu 2024, membicarakan tipe pemimpin Indonesia di masa depan dalam diskusi
Sokong Prabowo di Pilpres, Budiman Sudjatmiko Klaim Sebagian Besar Aktivis Mendukungnya

Budiman Sudjatmiko, menampik bahwa rekan sesama aktivis Reformasi 1998 tak memberikan dukungan setelah menyatakan bakal menyokong Prabowo


Begini Tanggapan Budiman Sudjatmiko soal Isu Pelanggaran HAM Prabowo di Masa Lalu

11 hari lalu

Budiman Sudjatmiko, pendukung Prabowo Subianto, bakal calon presiden di Pemilu 2024, membicarakan tipe pemimpin Indonesia di masa depan dalam diskusi
Begini Tanggapan Budiman Sudjatmiko soal Isu Pelanggaran HAM Prabowo di Masa Lalu

Menurut Budiman Sudjatmiko, Prabowo adalah menteri yang mendukung penyelesaian kasus hak asasi manusia.


KontraS Sebut Kebijakan Jokowi Tak Sejalan Dengan Janji Politiknya 4 Tahun Lalu

11 hari lalu

Presiden Jokowi (kanan) didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kiri) meninjau pembibitan tanaman di Persemaian Mentawir, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis, 21 September 2023. Presiden meninjau langsung perkembangan pembibitan 38 jenis bibit tanaman yang nantinya untuk mendukung penghijauan di Ibu Kota Nusantara (IKN). ANTARA/Sigid Kurniawan
KontraS Sebut Kebijakan Jokowi Tak Sejalan Dengan Janji Politiknya 4 Tahun Lalu

KontraS menyatakan kebijakan Jokowi soal PSN tak sejalan dengan janji politiknya 4 tahun lalu.