BPK: Total Kerugian Negara dari Hambalang Rp 463 M  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo (kedua kiri) menyerahkan berkas hasil audit kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad didampingi Anggota BPK Ali Masykur Musa (kiri) dan Wakil ketua KPK Zulkarnaen di gedung KPK, Jakarta, Jumat (23/8). Kedatangan BPK kali ini untuk menyerahkan hasil audit Hambalang ke KPK untuk tindak lanjut penyidikan kasus Hambalang yang merugikan negara Rp. 471 Miliar dari proyek senilai Rp. 2,5 Triliun. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo (kedua kiri) menyerahkan berkas hasil audit kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad didampingi Anggota BPK Ali Masykur Musa (kiri) dan Wakil ketua KPK Zulkarnaen di gedung KPK, Jakarta, Jumat (23/8). Kedatangan BPK kali ini untuk menyerahkan hasil audit Hambalang ke KPK untuk tindak lanjut penyidikan kasus Hambalang yang merugikan negara Rp. 471 Miliar dari proyek senilai Rp. 2,5 Triliun. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan hasil penghitungan kerugian negara atas kasus Hambalang ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Tercatat, total loss atau jumlah kerugian negara dalam kasus megaproyek di Bukit Hambalang, Sentul, Bogor, itu mencapai Rp 463,66 miliar. ”Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan KPK,” kata Ketua BPK Hadi Poernomo di gedung KPK, Rabu, 4 September 2013.

    Menurut Hadi, jumlah kerugian negara yang dimaksud adalah kerugian yang timbul akibat gagalnya proyek yang direncanakan. Dia menjelaskan, uang yang dikeluarkan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Hambalang sebesar Rp 1,2 triliun. Dalam pelaksanaannya, uang yang dikeluarkan sebesar Rp 471 miliar. ”Masih ada sisa Rp 8 miliar, jadi Rp 463 miliar, semua termasuk pengadaan barang-jasa,” ujar Hadi.

    Ia menegaskan, jumlah ini adalah keseluruhan bukan per bagian. ”Ini total loss, bukan partial loss. Ini untuk proyek Hambalang 2010-2011,” kata dia. Ihwal aliran dana dalam laporan penghitungan tersebut, Hadi enggan menjelaskan secara detail. ”Pokoknya semuanya, tapi untuk yang bisa dinyatakan di sini adalah soal total loss."

    Adapun Ketua KPK Abraham Samad mengatakan akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum yang konkret untuk menyelesaikan kasus Hambalang. "Laporan resmi BPK dipastikan menjadi bukti yang sangat konkret, valid, akurat, untuk membuktikan terjadi tindak pidana korupsi di Hambalang sehingga merugikan keuangan negara," ujar Abraham.

    MUHAMAD RIZKI


    Topik Terhangat
    Delay Lion Air | Jalan Soeharto | Siapa Sengman | Polwan Jelita | Lurah Lenteng Agung


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.