Menlu: Pembebasan Abilio Pengaruhi Opini Internasional
Jumat, 5 November 2004 22:32 WIB
Bagikan
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda mengatakan, keputusan Mahkamah Agung untuk membebaskan mantan Gubernur Timor Timur Abilio Soares akan sangat mempengaruhi opini internasional terhadap proses peradilan di Indonesia. Menurut dia, putusan itu akan menambah argumen pihak-pihak internasional yang selama ini menyangsikan kredibilitas peradilan di Indonesia."Sejak awal sebenarnya kita sudah mengetahui proses Pengadilan Ad Hoc HAM (Indonesia) kurang memadai. Tapi kita juga belum tahu ujung proses ini," kata Wirajuda kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (5/11).Menurut Wirajuda, beberapa pihak di dunia internasional menilai Indoneisa perlu membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Seperti diketahui, Mahkamah Agung kemarin mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di Timor Timur yang diajukan Abilio.Dalam putusannya, majelis Hakim Agung menyatakan, Abilio tak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dituduhkan. Karenanya, MA membebaskan Abilio dari segala dakwaan dan memerintahkan agar ia segera dilepaskan dari penjara. Sapto Pradityo - Tempo
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Kementerian Luar Negeri Rusia Mengutuk Upaya Pembunuhan Perdana Menteri Slovakia dan Doakan Lekas Sembuh
23 jam lalu
Kementerian Luar Negeri Rusia Mengutuk Upaya Pembunuhan Perdana Menteri Slovakia dan Doakan Lekas Sembuh
Kementerian Luar Negeri Rusia dengan keras mengutuk serangan pada perdana menteri Slovakia dan mendoakan agar Robert Fico lekas bugar
Kementerian Luar Negeri Pastikan Indonesia akan Selalu Berpihak pada Palestina
1 hari lalu
Kementerian Luar Negeri Pastikan Indonesia akan Selalu Berpihak pada Palestina
Kementerian Luar Negeri kembali menegaskan dukungan pemerintah dan rakyat Indonesia terhadap Palestina.
KPK Resmi Ajukan Banding atas Vonis Hasbi Hasan
1 hari lalu
KPK Resmi Ajukan Banding atas Vonis Hasbi Hasan
Tim Jaksa KPK telah menyerahkan memori banding dalam perkara yang menjerat Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan.
Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Minta Kongres Evaluasi Bantuan Senjata Rp16 T ke Israel
1 hari lalu
Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Minta Kongres Evaluasi Bantuan Senjata Rp16 T ke Israel
Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyerahkan paket bantuan senjata untuk Israel senilai USD1 miliar (Rp16 triliun)
Soal Pemberhentian Hasbi Hasan, Wakil Ketua Mahkamah Agung Sebut Tunggu Putusan Inkrah
1 hari lalu
Soal Pemberhentian Hasbi Hasan, Wakil Ketua Mahkamah Agung Sebut Tunggu Putusan Inkrah
Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Suharto buka suara soal rencana pemberhentian Sekretaris MA Hasbi Hasan.
Profil Suharto, Wakil Ketua Mahkamah Agung Non-Yudisial yang Dilantik Jokowi
1 hari lalu
Profil Suharto, Wakil Ketua Mahkamah Agung Non-Yudisial yang Dilantik Jokowi
Presiden Jokowi melantik Suharto sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung atau MA Non- Yudisial yang baru. Berikut profilnya.
Sah Jadi Wakil Ketua MA, Hakim Agung Suharto Janji Emban Amanah dengan Baik
1 hari lalu
Sah Jadi Wakil Ketua MA, Hakim Agung Suharto Janji Emban Amanah dengan Baik
Suharto menggantikan Sunarto yang dilantik menjadi Ketua MA Bidang Yudisial pada 3 April 2024.
Dilantik Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua Mahkamah Agung
1 hari lalu
Dilantik Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua Mahkamah Agung
Presiden Jokowi mengambil sumpah jabatan Wakil Ketua Mahkamah Agung atau MA Non Yudisial Suharto di Istana Negara, Rabu, 15 Mei 2024.
KPK Ungkap Alasan Belum Tahan Windy Idol di Kasus TPPU Hasbi Hasan
3 hari lalu
KPK Ungkap Alasan Belum Tahan Windy Idol di Kasus TPPU Hasbi Hasan
Windy Idol berstatus sebagai tersangka TPPU sejak Januari 2024.
Eksepsi Eks Hakim Agung Gazalba Saleh Soal Dakwaan Terima Uang Rp 37 Miliar untuk Penanganan PK di MA
3 hari lalu
Eksepsi Eks Hakim Agung Gazalba Saleh Soal Dakwaan Terima Uang Rp 37 Miliar untuk Penanganan PK di MA
Mantan hakim agung MA Gazalba Saleh memberikan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa KPK soal penerimaan uang Rp 37 miliar.
