Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

RI Diminta Desak Saudi Perbaiki Pelayanan Haji

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah Indonesia diminta mendesak Kerajaan Arab Saudi memperbaiki pelayanan penyelenggaraan ibadah haji. "Manajemen penyelenggaraan ibadah haji buruk sekali," kata Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafi'i Ma'arif kepada Tempo News Room tadi malam. Menurut dia, tewasnya jemaah haji pada saat pelontaran jumrah di Mina merupakan peristiwa rutin yang hampir setiap tahun terjadi.Syafi'i mengatakan hal itu berkaitan dengan tewasnya 244 jemaah haji ketika melakukan ritual melempar jumrah di Jamarat, Ahad lalu. Di antara ratusan jemaah yang tewas akibat jatuh dan terinjak-injak sesama jemaah itu terdapat 48 orang asal Indonesia.Selain soal buruknya manajemen penyelenggaraan haji, Syafi'i mengungkapkan, berulangnya tragedi seperti itu setiap tahun juga disebabkan umat Islam tidak mau belajar dari pengalaman sebelumnya. Banyak jemaah haji, katanya, tidak disiplin. Karena itu, ia berpendapat, seharusnya pemerintah masing-masing negara memberi penyuluhan kepada jemaah hajinya agar terhindar dari tragedi seperti itu. "Untuk apa mencari fadhail (keutamaan-keutamaan) tanpa memikirkan keselamatan jiwa?" katanya.Soal buruknya pelaksanaan haji juga disoroti oleh Nahdlatul Ulama. Menurut Rois Syuriah NU KH Said Agil Siradj, jumlah jemaah haji sekarang ini sudah melampaui batas. Menurut data Kementerian Urusan Haji Arab Saudi, tahun ini lebih dari dua juta orang menunaikan ibadah haji. "Idealnya, dalam satu musim haji hanya sekitar satu juta orang. Atau, kalau mau dipaksakan, bisa sampai 1,5 juta," katanya tadi malam. Karena itu, ia mengharapkan pemerintah Indonesia tidak memaksakan permintaan penambahan kuota haji terus-menerus.Said Agil mengakui, pemerintah Saudi bukannya tidak melakukan perbaikan-perbaikan pelayanan penyelenggaraan haji. Dalam hal ini, katanya, Arab Saudi telah memberi pelayanan yang luar biasa. "Sudah ada persiapan jauh-jauh hari, posko kesehatan, posko polisi, pramukanya, ambulans, mobil kebakaran, kemah antiapi," ujarnya. Namun, katanya, semua sarana itu menjadi kurang efektif karena jumlah jemaah haji yang melebihi kapasitas.Dari Arab Saudi sendiri, setelah tragedi Jamarat itu, Raja Fahd bin Abdul Aziz telah menyerukan agar dibuat rencana menyeluruh untuk memodernisasi dua kota suci, Mekkah dan Madinah.Kantor berita Arab Saudi, SPA, sebagaimana dikutip kantor berita AFP, melaporkan, proyek berjangka waktu 20 tahun itu diumumkan lewat Dekrit Kerajaan dan akan diresmikan oleh sebuah badan yang diketuai Menteri Urusan Perkotaan dan Pedesaan Arab Saudi Mutab bin Abdul Aziz. Gubernur Mekkah Abdul Majid bin Abdul Aziz, Gubernur Madinah Muqran bin Abdul Aziz, dan Menteri Urusan Haji Iyad bin Amin Madani akan duduk dalam suatu komite yang secara bertahap akan mengajukan rencana pembangunan. Komite ini dilaporkan juga diizinkan mendatangkan ahli-ahli dari luar negeri.Sejak Raja Fahd naik takhta pada 1982, dan menjabat sebagai pemelihara dua kota suci itu, pemerintah Saudi sesungguhnya telah membelanjakan lebih dari 100 miliar riyal (sekitar US$ 27 miliar) untuk memperluas tempat-tempat suci di Mekkah dan Madinah yang selalu dikunjungi jutaan jemaah haji dari seluruh dunia setiap tahun.Dalam jumpa pers yang dilakukan Departemen Agama tadi malam, dilaporkan jumlah jemaah haji Indonesia yang meninggal dalam tragedi ini mencapai 48 orang. "Angka itu berdasarkan laporan via telepon dari Kabid Urusan Haji selaku ketua pelaksana harian PPIH di Arab Saudi malam ini," kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat selaku Menteri Agama ad interim Jusuf Kalla.Di luar 48 korban yang telah diidentifikasi, kata Kalla, Panitia Penyelenggara Haji Indonesia di Arab Saudi juga mendata adanya lima korban yang diduga berasal dari Indonesia. "Mereka belum dapat diidentifikasi karena tidak ditemukan gelang identitas dan nomor paspor mereka," katanya.Soal kelambanan pemerintah dalam melakukan identifikasi korban, Kalla mengatakan, hal itu disebabkan peristiwa tersebut di luar perkiraan pemerintah. "Panitia sudah berkali-kali menganjurkan melempar jumrah di waktu sepi, tapi jemaah tidak sabar," katanya.Faisal/Muchamad Nafi/Maria Ulfah - Tempo News Room
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

LPEM FEB UI Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Pertama 5,15 Persen

7 menit lalu

Tumpukan peti kemas di Pelabuhan New Priok Container Terminal One (NPCT1) Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan terjadi penurunan ekspor dan impor pada Januari 2024. Nilai ekspor Januari 2024 turun jika dibandingkan bulan sebelumnya pada Desember 2023 yang sebesar 22,39 USD miliar. TEMPO/Tony Hartawan
LPEM FEB UI Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Pertama 5,15 Persen

Pemilu dan beberapa periode libur panjang seperti lebaran berpotensi mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2024.


Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

16 menit lalu

Massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi bersama Desa Jilid III di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2024. Dalam aksi tersebut mereka menuntut DPR RI untuk mengesahkan revisi UU Desa yang diantara tuntutannya ialah penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.


Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

17 menit lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Tiba di Gedung ACLC KPK, Jakarta Rabu 12 April 2023. Ia diperiksa Dewas terkait laporan pengembalian Endar Priantoro ke Polri. TEMPO/Mirza Bagaswara
Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.


Vila di Bali Ini Dibangun dari Pesawat Boeing 737 Bekas, Harga Sewa Mulai dari Rp49,5 Juta per Malam

17 menit lalu

Private Jet Villa yang dibuat dari pesawat Boeing 737 bekas di Uluwatu, Bali (privatejetvilla.com)
Vila di Bali Ini Dibangun dari Pesawat Boeing 737 Bekas, Harga Sewa Mulai dari Rp49,5 Juta per Malam

Vila di Bali ini unik, memiliki kolam renang tanpa batas, koki pribadi, dan pengalaman yang hanya bisa didapat di pesawat, seperti teras di sayapnya.


Anggota Komunitas Pers Politeknik Tempo Tamatkan Pelatihan, Resmi jadi Agen Cek Fakta

17 menit lalu

Komunitas Pers Politeknik Tempo (KORSTE) berfoto bersama Pembina KORSTE Rachma Tri Widuri, Direktur Politeknik Tempo Shalfi Andri, serta tim Cek Fakta Tempo Inge Klarasafitri dan Aditya Sista pada Jumat, 3 Mei 2024. Anggota KORSTE telah resmi menyelesaikan pelatihan cek fakta bersama tim Cek Fakta Tempo yang telah berlangsung selama dua bulan ini. Dok. Rachma Tri Widuri.
Anggota Komunitas Pers Politeknik Tempo Tamatkan Pelatihan, Resmi jadi Agen Cek Fakta

Komunitas Pers Politeknik Tempo (Korste) telah menyelesaikan rangkaian pelatihan cek fakta bersama tim Cek Fakta Tempo pada Jumat, 3 Mei 2024 dan resmi menjadi agen cek fakta.


WHO: Rencana Darurat Tak Bisa Cegah Kematian jika Israel Lakukan Serangan Darat di Rafah

17 menit lalu

Warga Palestina menikmati pantai pada hari yang panas, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas, di Rafah, di selatan Jalur Gaza, 24 April 2024. REUTERS/Mohammed Salem
WHO: Rencana Darurat Tak Bisa Cegah Kematian jika Israel Lakukan Serangan Darat di Rafah

WHO mengatakan tidak ada rencana darurat yang dapat mencegah "tambahan angka kematian" di Rafah jika Israel menjalankan operasi militernya di sana.


Kemenpan RB Tolak Tunda CASN 2024, Jamin Tak Ada Joki

23 menit lalu

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas saat ditemui di the Ballroom at Djakarta Theater I pada Kamis, 28 Maret 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Kemenpan RB Tolak Tunda CASN 2024, Jamin Tak Ada Joki

Menteri PANRB menolak usulan Ombudsman untuk menunda seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 hingga Pilkada 2024 usai.


Pendaftaran Seleksi CASN Lewat Sekolah Kedinasan Akan Dibuka Bulan ini

29 menit lalu

Ilustrasi sekolah kedinasan. educenter.id
Pendaftaran Seleksi CASN Lewat Sekolah Kedinasan Akan Dibuka Bulan ini

Ada 8 sekolah kedinasan yang akan membuka formasi seleksi CASN.


Masuk Awal Kemarau, Suhu Panas di Indonesia Masih Siklus Normal

32 menit lalu

Area persawahan yang kering di kawasan Babelan, Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 5 September 2023. Kekeringan yang telah terjadi di beberapa daerah di Indonesia merupakan dampak dari El Nino. TEMPO/Tony Hartawan
Masuk Awal Kemarau, Suhu Panas di Indonesia Masih Siklus Normal

BMKG memastikan suhu panas di Indonesia masih bagian dari kondisi tahunan, seperti kemarau, bukan akibat heatwave.


Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

45 menit lalu

Sejumlah Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) yang tergabung dalam drum band beraksi ketika mengikuti Kirab Merah Putih di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Ahad, 28 Agustus 2022. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.