Purnawirawan Polri Akan Surati Presiden Soal Tongkat Komando

TEMPO Interaktif, Jakarta:Para Purnawirawan polisi akan mengirim surat kepada Pesiden Abdurrahman Wahid untuk meminta klarifikasi surat dari Sekretaris Militer Presiden mengenai penyerahan tongkat komando Kapolri kepada Presiden. “Kami minta penjelasan apa yang dimaksudkan dalam surat itu,” tutur Mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Sanusi kepada pers di Graha Purna Wira, Jakarta. Surat itu akan ditandatangani bersama para purnawirawan lainnya.

Secara pribadi, Sanusi merasa prihatin dengan tekanan yang diberikan Presiden kepada Bimantoro. Keprihatinan ini bukan persoalan hukum. Ia menceritakan, semasa Kapolri dijabat oleh Rusdiharjo, Presiden juga melakukan hal yang sama. Namun tekanan lebih dalam diberikan kepada Bimantoro. Padahal, Akbar Tandjung pernah mengingatkan presiden agar tidak mengulang kembali kasus Rusdiharjo. “Jangan sampai kehilangan dua tongkat komando, tapi ternyata hal ini diulang lagi, malah lebih dalam lagi,” ujar Sanusi.

Menurut Sanusi, tongkat komando tidak bisa diserahkan kepada Presiden. Karena Presiden bukan polisi. Presiden adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang dan Polisi tidak turut dalam bagian itu. Sehingga tidak ada dasarnya Presiden menerima tongkat komando dari Kapolri.

Mengenai tongkat komando yang sempat dititipkan kepada Pangkopkamtib Sodomo, semasa Kapolri dipegang Anton Sudjarwo, menurut Sanusi hal itu berbeda. “Ada kevakuman waktu itu. Karena Pak Anton sakit, jadi Pak Sudomo sebentar memegang itu (tongkat komando). Hal ini berbeda, karena Bimantoro masih sehat dan calon (Kapolri) yang delapan itu juga masih sehat. Pilih saja salah satunya,” ucapnya menganjurkan Presiden. (Istiqomatul Hayati)