TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Danis Sumadilaga memberi keterangan perkembangan pembangunan di wilayah Ibu Kota Nusantara dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR, di Komplek Parlemen, Senayan, pada Rabu, 30 Oktober 2024.
“Beberapa dalam proses persiapan atau masih cukup di awal tahapan pembangunan misalnya seperti Istana Wakil Presiden,” kata Danis saat mempresentasikan perkembangan pembangunan IKN dalam RDP, pada Rabu, 30 Oktober 2024.
Selain Istana Wakil Presiden, pembangunan yang masih berada di tahap awal adalah kantor Kementerian Pertahanan dan Badan Intelijen Negara. Berbeda dengan tiga pembangunan gedung yang dikatakan Danis masih di tahapan awal, terdapat pembangunan yang sudah rampung yakni PT Telkom Property dan Pusat Pelatihan PSSI yang dikelola oleh investor.
Danis mengatakan, kucuran dana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) berasal dari dua sumber yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan non-APBN. Hingga 2024, Danis mencatat terdapat 16 paket pekerjaan konstruksi dari 51 pemrakarsa yang telah melakukan peletakan batu pertama di wilayah ibu kota seluas 322.429 hektar itu.
Hari ini Komisi II DPR menggelar RDP dengan jajaran Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) selaku pihak yang berwenang melakukan persiapan, pembangunan, dan pembinaan serta penyelenggaraan pemerintah di IKN–daerah mitra.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek IKN warisan Joko Widodo akan dilanjutkan dan diselesaikan dalam kepemimpinannya. Hal ini Prabowo sampaikan kepada para menteri dan wakil menteri dalam sesi terakhir retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Sabtu sore, 26 Oktober 2024.
Ketua Umum Partai Gerindra itu juga akan memerintahkan Otorita IKN merampungkan pembangunan gedung-gedung legislatif dan yudikatif. “Bagi beliau (Prabowo), IKN adalah ‘Ibu Kota Politik’,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang sebelumnya juga menjabat Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita IKN.
Sejak dicanangkan pada periode kedua pemerintahan Jokowi, pembangunan IKN dirancang dalam lima tahap hingga 2045. Proyek ini disinyalir membutuhkan anggaran Rp 466 triliun, yang dialokasikan pemerintah dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sebesar 20 persen dan non-APBN 80 persen. Hingga groundbreaking tahap VII, investasi yang masuk baru tercatat Rp 58 triliun.
Pilihan Editor: Prabowo Subianto Bayar Retret Kabinet Merah Putih dengan Uang Pribadi, Ini Artinya
