TEMPO.CO, Jakarta - Sikap Presiden Prabowo Subianto mengancam akan memecat jajaran menterinya di Kabinet Merah Putih jika tak sejalan dengannya menuai tanggapan positif. Prabowo dinilai wajar menyampaikan ancaman tersebut sebab mengangkat dan mencopot menteri dan wakilnya merupakan hak prerogatifnya. Gertakan tersebut juga dinilai sebagai bentuk ketegasan Prabowo.
Prabowo menyampaikan ancaman pemecatan itu saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna perdana di Kantor Presiden Jakarta. Kata Prabowo, jika ada menteri yang tidak mendukung program andalannya, pihaknya mempersilakan untuk keluar dari kabinet. Adapun salah satu program andalannya yaitu makan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu hamil.
“Saya pertaruhkan, saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini silakan keluar dari pemerintah yang saya pimpin,” kata Prabowo pada Rabu, 23 Oktober 2024.
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menyampaikan dengan tegas dirinya tidak akan ragu untuk memecat pejabat kementerian yang mempersulit rakyat. Karenanya dia mengingatkan para Menteri Kabinet Merah Putih agar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan tidak mempersulit urusan rakyat.
“Birokrasi di Indonesia terkenal sangat sulit dan lambat dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu, saya meminta agar semua Menteri di Kabinet Merah Putih bisa mempermudah jalannya birokrasi di negeri ini,” ujarnya.
Kepala Negara juga meminta agar seluruh menteri lebih berani dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada rakyat. Ia menegaskan bahwa pejabat yang terbukti tidak menjalankan tugasnya dengan baik akan langsung dipecat. Para menteri juga diinstruksikan untuk segera melaporkan pejabatnya yang kinerjanya tidak memuaskan
“Jangan ragu-ragu, jika Anda tidak puas dengan pejabat di bawah Anda, laporkan segera, kita ganti,” kata Prabowo.
Menanggapi pernyataan Prabowo yang ancam akan pecat menteri yang tak dukung kebijakan pemerintah, politikus Partai Golkar, Dave Laksono mengatakan pencopotan menteri merupakan kewenangan Prabowo selaku kepala negara. Pihaknya menyebut Presiden RI ke-8 itu memiliki kewenangan dalam menentukan arah pemerintahan.
“Itu sudah hak prerogatif beliau dong sebagai presiden, dia kan memiliki concern, Pak Prabowo sebagai presiden, dia memiliki hak konstitusi, hak prerogatif untuk menentukan arahnya pemerintahan kita,” kata Dave kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2024.
Sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, menteri adalah pembantu presiden. Karena itu, kata Dave, sudah sewajarnya Prabowo memecat menteri yang tidak searah dengannya. “Menteri itu adalah pembantu presiden. Kalau menterinya tidak searah dengan presiden, ya sudah sewajarnya kalau ada pergantian,” kata dia.
Sementara itu, pengamat politik Ujang Komaruddin memuji arahan Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Rabu lalu sebagai langkah tegas dan tepat sasaran. Menurutnya, Prabowo menunjukkan ketegasan dan kejelasan yang sangat dinantikan oleh masyarakat. Poin-poin yang disampaikan Presiden dalam rapat dinilai sangat realistis dan langsung ke inti masalah, tak bertele-tele.
“Apa yang disampaikan Pak Prabowo, Pak Presiden, dalam rapat kabinet itu sangat menukik, tegas, jelas, dan tepat sasaran. Beliau tidak mau bertele-tele,” kata Ujang kepada wartawan, Kamis lalu.
Salah satu arahan tegas Prabowo yang disoroti Ujang adalah pernyataan agar menteri yang tidak mendukung program makan bergizi gratis untuk anak-anak dan ibu hamil lebih baik meninggalkan kabinet. Ia juga menyoroti Presiden yang mendorong para menteri agar tidak ragu mencopot pejabat yang tidak bekerja keras demi kepentingan rakyat.
“Pak Prabowo sangat tegas, beliau jelas mengatakan bahwa pejabat yang tidak bekerja keras untuk rakyat harus dicopot. Itu memang sudah seharusnya,” kata Ujang.
HENDRIK KHOIRUL MUHID | MELYNDA DWI PUSPITA
Pilihan Editor: Makan Bergizi Gratis 'Harga Mati', Prabowo Ancam Pecat Menteri yang Tak Mendukung
