Natalius Pigai. TEMPO/Imam Sukamto
Menteri HAM Natalius Pigai juga menuai polemik lantaran menyebut anggaran untuk Kementerian HAM terlalu sedikit, yakni Rp 64 miliar. Pigai menilai kementerian yang baru dibentuk oleh Prabowo ini membutuhkan dana Rp 20 triliun untuk bisa membangun HAM di Indonesia.
“Saya maunya anggaran itu di atas Rp 20 triliun, tapi itu kan kalau negara itu ada kemampuan,” kata Pigai saat mengunjungi kantor barunya di Gedung Direktorat Jenderal HAM, Jakarta pada Senin, 21 Oktober 2024.
Menurut Pigai, Prabowo memiliki alasan tertentu dalam menjadikan sebuah kementerian sendiri untuk sektor HAM. Karenanya, ia meminta tim transisi pemerintahan untuk merombak anggaran yang dialokasikan ke kementeriannya. Jika tidak, Pigai menilai visi Prabowo dalam bidang HAM tak akan terwujud.
“Tidak tersampaikan kinerja visi misi Presiden RI Prabowo Subianto,” ujar mantan Komisioner Komnas HAM itu.
Pernyataan Pigai menuai kritik dari Anggota DPR Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira. Andreas mengatakan, permintaan tersebut sebaiknya dibahas di internal pemerintahan terlebih dahulu, sebab Presiden Prabowo sudah mengingatkan soal efisiensi anggaran.
“Ketika dia menerima penugasan dari presiden, seharusnya dibicarakan dan dibahas dulu dalam rapat koordinasi internal dengan menteri koordinatornya,” kata Wakil Ketua Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2024.
Andreas menilai, permintaan Pigai terkesan kurang relevan. Sebab, anggaran untuk tahun 2025 sudah ditetapkan atas pembahasan bersama antara pemerintah dan DPR. Permintaan tersebut agak bertolak belakang dengan arahan Prabowo yang meminta kabinetnya melakukan efisiensi anggaran.
“Lonjakan anggaran yang diminta oleh Menteri HAM harus disertai dengan perencanaan dan program kerja yang matang dan tentunya transparansi, bagaimana alokasi anggaran digunakan secara efektif,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan tidak menutup kemungkinan adanya penambahan anggaran Kementerian HAM sesuai permintaan Pigai. Kendati demikian, kata dia, perlu rincian alokasi yang jelas serta program terukur untuk merealisasikan wacana penambahan anggaran tersebut.
“Kami belum melihat apa-apa saja yang diajukan dari Rp 64 miliar menjadi Rp 20 triliun. Nanti dipelajari apakah masuk akal atau tidak,” kata Adies saat ditemui di kompleks gedung DPR, Rabu, 23 Oktober 2024.
Kendati peruntukan penambahan anggaran tersebut masuk akal, kata Adies, tetap akan dikembalikan pada kesanggupan anggaran negara. Dia mengatakan DPR harus meminta masukan dari Kementerian Keuangan mengenai usulan penambahan anggaran tersebut.
“Apapun yang diusulkan selama masuk akal, itu harus bisa dipenuhi, tinggal kita lihat kekuatan dari dana negara kita. Apakah APBN memenuhi atau tidak untuk mewujudkan usulan tersebut,” kata Wakil Ketua Umum Golkar ini.
Selanjutnya: Blunder Yandri Susanto
