Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Deretan Jabatan Luhut Binsar Pandjaitan Sejak Era Habibie hingga Prabowo

image-gnews
Luhut Binsar Pandjaitan saat diangkat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/102/2024). (ANTARA/Andi Firdaus)
Luhut Binsar Pandjaitan saat diangkat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/102/2024). (ANTARA/Andi Firdaus)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Luhut Binsar Pandjaitan dikenal sebagai salah satu sosok yang memiliki rekam jejak panjang dalam pemerintahan. Karier politiknya melintasi berbagai era, mulai dari pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Joko Widodo (Jokowi), hingga kabinet Prabowo. Dilansir dari berbagai sumber, berikut adalah daftar jabatan yang pernah dipegang Luhut Binsar Pandjaitan di berbagai kabinet:

Duta Besar RI untuk Singapura 1999-2000

Luhut Pandjaitan memulai karier politiknya pada tahun 1999 ketika Presiden B.J. Habibie mengangkatnya sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura. Dalam tiga bulan pertama jabatannya, ia berhasil memulihkan hubungan bilateral antara kedua negara ke kondisi yang lebih baik.

Menteri Perdagangan dan Industri 2000-2001

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Luhut ditarik dari jabatannya di Singapura sebelum masa baktinya selesai. Gus Dur memberikan kepercayaan kepada Luhut untuk menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia. Meskipun presiden di era berikutnya berniat untuk mengangkatnya kembali sebagai menteri, Luhut menolak tawaran tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap etika dan hubungan yang telah dibangunnya dengan Gus Dur.

Kepala Staf Kepresidenan 2014-2015

Pada 31 Desember 2014, Luhut Pandjaitan dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Staf Kepresidenan Indonesia yang pertama. Pelantikan ini menandai langkah penting dalam karier politiknya, mengingat posisinya yang strategis dalam membantu presiden menjalankan program-programnya

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 2015-2016

Pada bulan Agustus 2015, Luhut Pandjaitan diangkat oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, mengambil alih posisi yang sebelumnya dijabat oleh Tedjo Edhy Purdijatno. Penunjukan Luhut ini menandai kepercayaannya untuk mengelola berbagai isu penting yang berkaitan dengan stabilitas politik dan keamanan nasional.

Pejabat Sementara (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 2016

Pada tanggal 15 Agustus 2016, Presiden Joko Widodo memberikan tugas tambahan kepada Luhut Pandjaitan dengan menunjuknya sebagai pejabat sementara (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 

Menteri Koordinator Kemaritiman 2016-2019

Dalam perombakan Kabinet Kerja Jilid II pada Juli 2016, Luhut Pandjaitan, seorang jenderal purnawirawan, diangkat sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman, menggantikan Rizal Ramli. Selanjutnya, pada Kabinet Indonesia Maju yang dibentuk pada tahun 2019, Luhut kembali mendapatkan kepercayaan dari Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi hingga akhir masa tugas kabinet tersebut. 

Penasihat Khusus Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan 2024-2029

Presiden Prabowo Subianto melantik Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Penasihat Khusus Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan dalam Kabinet Merah Putih 2024-2029 di Istana Negara Jakarta pada hari Selasa. Ini merupakan jabatan kedua yang diemban Luhut, setelah sebelumnya dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional pada Senin,21 Oktober lalu. Penunjukan ini semakin memperkuat rekam jejak Luhut dalam pemerintahan dan menunjukkan kepercayaan yang diberikan kepada beliau untuk berkontribusi dalam sektor digital dan teknologi yang semakin penting bagi perkembangan Indonesia.

Pada era kepemimpinan Jokowi, Luhut pernah menjabat di berbagai posisi penting, termasuk Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional, Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Koordinator PPKM untuk wilayah Jawa-Bali, dan Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Di luar tanggung jawabnya dalam pemerintahan, Luhut juga menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI) untuk periode 2021-2025.

SHARISYA KUSUMA RAHMANDA | RACHEL FARAHDIBA REGAR | ANTARA

Pilihan Editor: Luhut Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Ekonomi, Bahlil: Masih Dibutuhkan Negara

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Rekam Jejak Jenderal TNI Wiranto: Dari Presiden Soeharto hingga Prabowo

12 menit lalu

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan RI, Wiranto dilarang masuk ke Amerika Serikat pada 15 Januari 2004. Kala itu, ia masih menjabat sebagai Jenderal TNI (Purn) dan calon presiden 2004. Wiranto dituduh terlibat kejahatan perang oleh pengadilan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Ia didakwa terlibat tindak kekerasan di Timor-Timur pada 1999. TEMPO/Imam Sukamto
Rekam Jejak Jenderal TNI Wiranto: Dari Presiden Soeharto hingga Prabowo

Presiden Prabowo melantik Jenderal TNI (Purn) Wiranto sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang keamanan dan politik.


Jatah 8 Menteri Golkar dalam Kabinet Merah Putih, Bahlil Sebut Ada Pertukaran Jatah Kursi Ketua MPR

24 menit lalu

Ketua Umum Golkar Bahlil Lahaladia setelah menemui Prabowo Subianto di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024 [Tempo/Eka Yudha]
Jatah 8 Menteri Golkar dalam Kabinet Merah Putih, Bahlil Sebut Ada Pertukaran Jatah Kursi Ketua MPR

Partai Golkar mendapat jatah kursi 8 menteri dalam Kabinet Merah Putih. Bahlil sebut ada pertukaran jatah kursi Ketua MPR dari Golkar ke Gerindra.


Menteri Kebudayaan Fadli Zon Sebut Ingin Benahi Masalah Royalti Musik, Mau Buat Omnibus Law Kebudayaan

43 menit lalu

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Fadli Zon usai menemui Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta, Senin, 14 Oktober 2024. Presiden Terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh yang bakal menjadi calon Menteri/Kepala Lembaga negara untuk pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Kebudayaan Fadli Zon Sebut Ingin Benahi Masalah Royalti Musik, Mau Buat Omnibus Law Kebudayaan

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, ingin undang musisi untuk bahas permasalahan royalti musik. Ia sebut mau bikin omnibus law kebudayaan. Apa maksudnya?


Profil Haikal Hassan yang Dipercaya Prabowo sebagai Kepala BPJPH, Mantan Konsultan di Perusahaan Tambang

56 menit lalu

Haikal Hassan. Instagram
Profil Haikal Hassan yang Dipercaya Prabowo sebagai Kepala BPJPH, Mantan Konsultan di Perusahaan Tambang

Haikal Hassan mulai dikenal luas setelah terlibat sebagai salah satu panitia dalam aksi 2 Desember 2016 atau Aksi 212.


Sebelum Lengser Jokowi Teken Kenaikan Gaji Hakim, Berapa Besarannya Sekarang?

57 menit lalu

Perwakilan Koordinator Solidaritas Hakim Indonesia, Rangga Lukita Desnata (tengah) bersama sejumlah Hakim menyampaikan pemaparan saat audiensi dengan Pimpinan DPR RI di Ruang Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024. Pada hari kedua cuti massal para hakim, Solidaritas Hakim Indonesia melakukan audiensi dengan DPR RI untuk membahas peningkatan kesejahteraan dan kenaikan gaji Hakim. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sebelum Lengser Jokowi Teken Kenaikan Gaji Hakim, Berapa Besarannya Sekarang?

Dua hari menjelang lengser dari jabatan presiden, Jokowi teken peraturan pemerintah soal kenaikan gaji hakim. Berapa besarannya?


Menteri-Menteri Irit Bicara usai Sidang Kabinet Merah Putih Bersama Prabowo

58 menit lalu

Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet pertama di kantor presiden, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 23 Oktober 2024. TEMPO/Subekti
Menteri-Menteri Irit Bicara usai Sidang Kabinet Merah Putih Bersama Prabowo

Usai mengikuti dua setengah jam sidang kabinet pertama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, sejumlah menteri tidak mau banyak berkomentar.


Bos BCA Blak-blakan soal Sosok Sri Mulyani dan 3 Wamenkeu: Meyakinkan Investor untuk Tidak Sembarang Action

1 jam lalu

CEO BCA Jahja Setiaatmadja di sela kegiatan Leadership Sharing Session 100 Bankir di Hotel J.W. Marriot Mega Kuningan, Jakarta Pusat, 28 November 2017. TEMPO Yohanes Paskalis Pae Dale
Bos BCA Blak-blakan soal Sosok Sri Mulyani dan 3 Wamenkeu: Meyakinkan Investor untuk Tidak Sembarang Action

Direktur Utama BCA berpendapat keputusan Prabowo mempertahankan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan membuat investor lebih yakin untuk mempertahankan modal di Indonesia.


IMF Ramal Pertumbuhan Ekonomi Stagnan 5,1 Persen di Era Prabowo, Airlangga: Pemerintah Sudah Punya Jurus

1 jam lalu

Pekerja mengawasi proses bongkar muat peti kemas di PT Terminal Peti Kemas (TPS), Surabaya, Jawa Timur, Selasa, 8 Oktober 2024. Badan Pusat Statistik setempat mencatat nilai ekspor Jawa Timur pada Agustus 2024 mencapai USD 2,33 miliar atau turun 3,36 persen dibanding ekspor Juli 2024 sebesar USD 2,41 miliar. ANTARA/Rizal Hanafi
IMF Ramal Pertumbuhan Ekonomi Stagnan 5,1 Persen di Era Prabowo, Airlangga: Pemerintah Sudah Punya Jurus

IMF memprediksi ekonomi RI hingga 2029 hanya tumbuh di kisaran 5 persen. Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah era Prabowo sudah punya jurus untuk kemndorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.


Poin Penting Arahan Prabowo pada Tim Kabinet: dari Birokrasi Ribet sampai Proyek Mercusuar

1 jam lalu

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat memimpin sidang perdana Kabinet Merah Putih di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2024. TEMPO/Subekti.
Poin Penting Arahan Prabowo pada Tim Kabinet: dari Birokrasi Ribet sampai Proyek Mercusuar

Presiden Prabowo memimpin sidang kabinet pertama dengan memberikan arahan mulai dari ribetnya birokrasi sampai kurangi proyek mercusuar.


Berbeda dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Apa Saja Tugas dan Wewenang Dewan Ekonomi Nasional?

1 jam lalu

Luhut Binsar Pandjaitan saat diangkat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/102/2024). (ANTARA/Andi Firdaus)
Berbeda dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Apa Saja Tugas dan Wewenang Dewan Ekonomi Nasional?

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) adalah sebuah lembaga setingkat kementerian yang baru dihadirkan kembali pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.