TEMPO, JAKARTA - Arrmanatha Christiawan Nasir, atau lebih akrab disapa Tata, diundang secara khusus ke kediaman Prabowo di Jalan Kartanegara IV, Jakarta Selatan pada 15 Oktober 2024, sebagai sinyal diangkat wakil menteri di kabinet Prabowo.
Pemanggilan Arrmanatha ini merupakan bagian dari rencana Prabowo untuk menata susunan kabinetnya, di mana Tata masuk dalam daftar 59 calon wakil menteri. Tata disebut-sebut sebagai calon kuat Wakil Menteri Luar Negeri dalam pemerintahan Prabowo-Gibran yang dilantik hari ini.
"Ya selama ini kan saya ditugaskan di luar negeri sebagai saat ini Dubes Indonesia untuk PBB, dan bidang itu telah ditekuni selama 20 tahun," kata Arrmanatha, Selasa, 15 Oktober 2024.
Mengenal Arrmanatha Christiawan
Dilansir dari Antara, Arrmanatha lahir di Bangkok, Thailand, pada 30 Desember 1971. Ia menempuh pendidikan formalnya di beberapa universitas ternama dunia. Gelar sarjana (S1) di bidang ekonomi diraihnya dari Universitas Buckingham, Inggris, yang kemudian dilanjutkan dengan gelar magister (S2) dari Universitas Leicester, serta Universitas Indonesia.
Karier diplomatiknya dimulai sejak ia bergabung dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) pada 1997. Namun, sebelum bergabung dengan Kemenlu, Tata sempat bekerja di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai sekretaris kedua dan negosiator, serta di Direktorat Perdagangan, Industri, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Kemenlu sebagai Kepala Sub Direktorat Pertanian.
Sejak berkarier di Kemenlu, Tata telah menduduki berbagai posisi penting dalam dunia diplomasi. Salah satu posisi awalnya adalah sebagai sekretaris kedua di Perutusan Tetap Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss.
Ia juga pernah menjabat sebagai sekretaris pertama di Perutusan Tetap Indonesia untuk PBB di New York, di mana ia menangani isu-isu ekonomi dan pembangunan di forum Majelis Umum PBB dan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC).
Pada 2019, Tata kembali ke Indonesia dan menjabat sebagai Kepala Departemen Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan di Kemenlu. Tidak lama kemudian, ia dipromosikan menjadi Duta Besar Indonesia untuk Prancis, Andorra, Monako, dan UNESCO.
Di Prancis, Tata menunjukkan kinerja gemilang yang membawanya mendapatkan penghargaan Legion d’Honneur dari Pemerintah Prancis pada 2021. Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas kontribusinya dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis di berbagai bidang, termasuk politik, sosial budaya, dan ekonomi.
Pada Oktober 2021, Tata kembali diberi kepercayaan oleh pemerintah Indonesia untuk menduduki posisi strategis sebagai Duta Besar Indonesia untuk PBB dan Otoritas Dasar Laut Internasional.
Profil Christina Aryani
Christina Aryani merupakan seorang politisi perempuan dari Partai Golongan Karya (Golkar). Ia menjadi salah satu dari 59 orang yang dipanggil oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto di kediaman Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada 15 Oktober 2024.
Setelah pertemuannya dengan Prabowo, Christina digadang-gadang sebagai salah satu kandidat wakil menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran yang akan datang.
Dilansir dari Antara, Christina Aryani lahir di Jakarta pada 17 Juli 1975. Sebelum terjun ke dunia politik, ia meniti karier sebagai pengacara, profesi yang sejalan dengan latar belakang pendidikannya. Christina adalah lulusan terbaik dari dua program sarjana yang ia tempuh secara paralel, yakni Manajemen Bisnis di STIE Ipwija dan Ilmu Hukum di Unika Atma Jaya.
Ia kemudian melanjutkan pendidikan magister di Universitas Indonesia (UI) dalam bidang hukum. Saat itu, ia kembali menjadi salah satu dari tiga lulusan terbaik. Saat ini, Christina sedang menyelesaikan pendidikan doktoralnya di bidang Ilmu Hukum di UI.
Politisi Golkar, Christina Aryani/Foto: Instagram/Christina Aryani
Sebelum aktif berpolitik, Christina pernah bekerja sebagai penasihat hukum, dosen, dan direktur eksekutif di sejumlah perusahaan swasta. Pengalaman internasionalnya juga terasah saat bekerja di Strategic Communication Laboratories (SCL Elections), sebuah lembaga konsultasi yang berbasis di London.
Christina bergabung dengan Partai Golkar pada 2006. Di partai tersebut, Christina telah menempati berbagai posisi penting, termasuk sebagai Ketua DPP Partai Golkar, Ketua Perwakilan Partai Golkar Luar Negeri, hakim Mahkamah Partai, dan Dewan Pengawas Golkar Institute.
Pada pemilihan umum tahun 2019, ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI mewakili DKI Jakarta II dan berhasil terpilih dengan perolehan suara 26.159. Christina kemudian menjadi perbincangan hangat ketika DPR membahas Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Ia dijuluki Srikandi RUU TPKS karena kegigihannya dalam mengawal pembahasan undang-undang yang sangat penting bagi perempuan dan anak di Indonesia.
