INFO NASIONAL - Dalam satu dekade terakhir, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Siklus anggaran dan pendapatan belanja negara merupakan proses yang kompleks, mencakup berbagai tahapan dari perencanaan hingga pelaksanaan dan akhirnya pertanggungjawaban. Tahap terakhir ini sangat krusial karena memberikan penjelasan kepada publik mengenai pencapaian dan kinerja keuangan pemerintah selama satu tahun. Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), pemerintah bertujuan untuk menyajikan informasi yang kredibel, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.
LKPP telah mengalami transformasi yang signifikan, mencerminkan upaya pemerintah untuk memperbaiki pertanggungjawaban keuangan. Sejak penerapan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015, laporan keuangan pemerintah telah dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kinerja keuangan. Akuntansi berbasis akrual, yang mulai diterapkan dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tidak hanya mencatat transaksi keuangan berdasarkan arus kas tetapi juga mencakup seluruh transaksi negara, baik hak maupun kewajiban. Dengan cara ini, LKPP dapat disajikan secara komprehensif, menciptakan transparansi dalam pengelolaan keuangan.
Tahun 2015 menjadi momen penting ketika pemerintah mulai menyusun laporan keuangan berbasis akrual untuk semua kementerian dan lembaga. LKPP tahun tersebut menandai era baru dalam pertanggungjawaban keuangan, menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengelola anggaran dengan baik. Proses penyusunan LKPP melibatkan berbagai langkah penting, termasuk penelusuran aset dan perbaikan tata kelola administrasi, yang menjadi tantangan besar di awal perjalanan ini.
Perjalanan menuju kualitas laporan keuangan yang lebih baik ditandai dengan perbaikan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada tahun 2009, pemerintah mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) setelah beberapa tahun sebelumnya menerima opini Disclaimer. Pencapaian ini bukanlah hasil instan, melainkan hasil kerja keras pemerintah dalam memperbaiki regulasi dan aplikasi yang digunakan. Antara tahun 2010 dan 2015, pemerintah fokus pada infrastruktur yang mendukung akuntansi berbasis akrual, yang termasuk pengembangan sistem informasi seperti Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA).
Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk LKPP tahun 2016 menjadi titik balik yang krusial, menandakan bahwa pemerintah berhasil memenuhi standar akuntabilitas yang lebih tinggi. Sejak saat itu, pemerintah berhasil mempertahankan opini WTP selama delapan tahun berturut-turut, hingga LKPP tahun 2023. Mencapai dan mempertahankan opini ini bukanlah hal yang mudah; setiap tahun, pemerintah dihadapkan pada tantangan berbeda, termasuk proses revaluasi aset dan penanganan program besar seperti Pemulihan Ekonomi Nasional di tengah pandemi COVID-19.
Pemerintah menyadari bahwa menjaga opini WTP bukan hanya tentang mempertahankan angka, tetapi juga tentang memastikan setiap program yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara kredibel, transparan, dan akuntabel. Dengan menghadapi berbagai tantangan, pemerintah telah melaksanakan berbagai langkah strategis, termasuk penyempurnaan regulasi dan sistem, serta peningkatan kualitas pelaporan. Hingga semester kedua tahun 2023, pemerintah berhasil menyelesaikan hampir 97 persen rekomendasi BPK yang diberikan sejak tahun 2004, menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan pertanggungjawaban keuangan.
Dalam konteks regulasi, setiap tahun pemerintah melakukan penyempurnaan untuk mengakomodasi rekomendasi yang diterima. Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (UU P2 APBN) menjadi landasan dalam proses ini, di mana pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara. Penyempurnaan regulasi ini penting untuk menciptakan akuntabilitas yang lebih baik dan sesuai dengan perkembangan proses bisnis terkini.
Tidak hanya itu, pemerintah juga terus berinovasi dalam penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas LKPP. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang diluncurkan pada tahun 2016 memungkinkan integrasi seluruh aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan, menjadikan proses pelaporan lebih akurat dan efisien. Sejak tahun 2022, seluruh instansi pemerintah telah sepenuhnya menggunakan aplikasi SAKTI, yang menyatukan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN.
Pemerintah berupaya untuk tidak hanya mempertahankan opini WTP, tetapi juga meningkatkan kredibilitas pertanggungjawaban APBN dengan mengintegrasikan laporan kinerja dan laporan keuangan. Langkah ini dilakukan agar seluruh capaian dari program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dievaluasi secara menyeluruh, memberikan gambaran yang lebih jelas tentang efektivitas penggunaan anggaran. LKPP tidak lagi hanya menjadi laporan keuangan, tetapi juga instrumen evaluasi untuk mengukur keberhasilan program-program yang telah dilaksanakan dan dasar untuk pengambilan kebijakan ke depan.
Dengan berbagai capaian dan inovasi yang telah dilakukan, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen untuk mewujudkan pertanggungjawaban APBN yang kredibel, transparan, dan akuntabel. Melalui proses yang kompleks ini, pemerintah tidak hanya berupaya untuk memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga berkontribusi terhadap kepercayaan publik. Di tengah tantangan global dan domestik, LKPP diharapkan dapat menjadi alat yang efektif untuk memastikan bahwa APBN hadir di tengah masyarakat, menjadi pendorong utama dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur.(*)
