KontraS: Penunjukkan Herindra sebagai Kepala BIN Sarat Kepentingan Politik

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS menilai penunjukkan Muhammad Herindra sebagai Kepala BIN sarat kepentingan politik. Kekhawatiran tersebut disampaikan Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, menanggapi penunjukkan Herindra yang juga merupakan orang dekat presiden terpilih, Prabowo Subianto.

"Penggantian ini dilakukan saat hari-hari terakhir masa pemerintahan Jokowi. Artinya BIN ini sudah jelas akan terpolitisasi," kata Dimas melalui sambungan telepon, Rabu, 16 Oktober 2024.

Menurut Dimas, penunjukkan Herindra seharusnya tidak perlu melibatkan Jokowi yang akan lengser dalam waktu dekat. Sebelumnya Jokowi berkirim surat kepada DPR yang memuat permohonan pertimbangan Herindra sebagai kepala BIN, menggantikan Budi Gunawan. Surat itu diteken pada 10 Oktober 2024.

"Herindra yang punya relasi dekat dengan presiden terpilih dan keterlibatan Jokowi dalam pengangkatan sebagai Kepala BIN mencerminkan adanya transaksi politik antara Prabowo dan Jokowi," katanya.

Berkaca pada proses penunjukkan tersebut, Dimas memprediksi BIN sangat rentan disalahgunakan oleh presiden sebagai pengguna informasi intelijen untuk kepentingan politik. Dia mengatakan penyalahgunaan intelijen bukanlah hal baru di Indonesia.

"Salah satu contoh yang kami lihat adalah pernyataan presiden pada Juni 2023. Presiden ketika itu mengatakan mengantongi data dan informasi intelijen soal partai-partai di Indonesia," katanya.

Menurut Dimas, fungsi BIN jelas diatur dalam Undang-undang intelijen, yakni fungsi pencegahan dari ancaman dan menggalang informasi intelijen dalam menyusun kebijakan di sektor keamanan. "Tapi selama ini BIN kerap digunakan untuk mengawasi partai politik, gerak-gerik masyarakat sipil dan lawan politik," kata Dimas.

Melihat posisi Herindra yang punya latar belakang militer dan kenal Prabowo sejak di Kopassus, Dimas tak berharap banyak akan ada perbaikan terhadap BIN. "BIN ini akan berkoordinasi langsung di bawah presiden. Jadi potensi abuse of power dan penyalahgunaan kepentingan terhadap BIN ini luar biasa besar," katanya.

Presiden Jokowi sebelumnya mengklaim pengangkatan Herindra sebagai Kepala BIN merupakan permintaan Prabowo Subianto. "Itu sudah bicara dengan Pak Prabowo," katanya.

Jokowi mengatakan pergantian itu bertujuan memudahkan urusan administrasi.Sebab, kepala BIN yang baru Muhammad Herindra akan dilantik bersama dengan menteri Kabinet Prabowo pada 21 Oktober 2024.

"Artinya karena kepala BIN yang baru akan dilantik bersama-sama dengan menteri pada 21 Oktober sehingga itu dilakukan," kata Jokowi.

Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Pesan Khusus Puan Maharani seusai DPR Setujui Herindra Calon Tunggal Kepala BIN