INFO NASIONAL – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus menunjukkan kinerja yang meningkat di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj.) Gubernur Heru Budi Hartono. Selama dua tahun, 2022-2024, Pemprov DKI Jakarta berhasil meraih total 269 penghargaan.
Dari jumlah tersebut, terdapat 12 penghargaan unggulan untuk sejumlah bidang. Mulai dari pemerintahan, perekonomian dan keuangan, kesejahteraan sosial, serta pendidikan dan mental spiritual (dikmental). Setiap bidang tersebut, setidaknya meraih tiga penghargaan. Berikut penjabarannya.
Bidang Pemerintahan
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menobatkan DKI Jakarta sebagai Provinsi Terbaik dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2024. Presiden Joko Widodo menyerahkan langsung penghargaan tersebut kepada Pj. Gubernur Heru, awal Mei lalu.
"Penghargaan ini adalah bukti komitmen kita dalam menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kota," ujar Heru, saat itu.
Penghargaan berikutnya datang dari Lembaga Administrasi Negara (LAN). Pemprov DKI yang konsisten menggelar pelatihan untuk para pegawai di lingkungan pemerintahannya. Pemprov DKI Jakarta berhasil menang di dua kategori, yakni kategori Lembaga Pelatihan Pemerintah Pusat (K/LPNK) dan Lembaga Pelatihan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
Selain itu, Pj. Gubernur Heru meraih penghargaan bergengsi dalam acara Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah 2024. Berkat kepemimpinannya, Pemprov DKI mendapat penghargaan khusus, karena meraih nilai tertinggi di antara provinsi-provinsi lain.
Dalam acara yang digagas oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Tempo Media Group ini, Heru menegaskan, apresiasi yang diterimanya dipersembahkan untuk seluruh jajaran di Pemprov DKI. Sebab menampilkan kinerja kolektif, demi mengedepankan kepentingan warga Jakarta.
“Apresiasi ini menjadi babak baru bagi kami untuk terus bekerja lebih baik, serta terus membangun Jakarta yang berkelanjutan, sekaligus terus menjaga stabilitas inflasi daerah," ucapnya.
Bidang Perekonomian dan Keuangan
Pemprov DKI meraih penghargaan di TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) Award 2022 dengan status Terbaik untuk kategori Provinsi di wilayah Jawa dan Bali. Penghargaan ini menjadi bukti nyata upaya Pemprov DKI dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya pengendalian inflasi di tengah tantangan global.
Selain penghargaan TPID Award, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi DKI Jakarta pun meraih penghargaan tertinggi untuk kategori Kinerja TP2DD di tingkat provinsi untuk regional Jawa-Bali.
Prestasi ini diraih lantaran Pemprov DKI telah sepenuhnya mengimplementasikan pengelolaan keuangan berbasis digital yang terintegrasi dengan sistem perpajakan pemerintah pusat.
Penghargaan ketiga adalah dinobatkan sebagai Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) Terbaik Kategori Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2024. Penghargaan tersebut diberikan Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita, Maret silam.
Bidang Kesejahteraan Sosial
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menganugerahkan Pemprov DKI sebagai Provinsi Layak Anak (Provila) berturut-turut pada 2022 dan 2023. Pemprov DKI dinilai berhasil menciptakan lingkungan yang aman dan peduli terhadap anak-anak.
Sedangkan di bidang kesehatan, Pemprov DKI mendapat penghargaan dari BPJS Kesehatan, karena berhasil mencapai target cakupan program kepesertaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) atau Universal Health Coverage (UHC) di atas 98 persen.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin, yang memberikan piagam, menyatakan, pencapaian tersebut berkat sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan, kementerian/lembaga, dan seluruh pemerintah daerah.
Penghargaan berikutnya diberikan Ombudsman, yakni penghargaan kualitas tertinggi - zona hijau dalam Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. Dengan demikian, Pemprov DKI Jakarta masuk ke dalam Zonasi Hijau, dalam kepatuhan standar pelayanan publik.
Bidang Dikmental
Selama tiga tahun beruntun (2022, 2023, 2024), Jakarta mendapat penghargaan Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTB) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Total, sejak 2013, terdapat 85 kebudayaan Betawi yang masuk daftar WBTB. Sedangkan pada 2024 ini ada 8 warisan budaya, antara lain Nyorog, Si Pitung, Bahasa Kreol Tugu, dan Gambus Betawi.
Penghargaan berikutnya adalah penobatan Unit Pengelola Perpustakaan (UPP) Jakarta dan Pusat Dokumen Sastra H. B. Jassin Sebagai UPP Terbaik Penyediaan Sarana dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan Tahun 2023. Apresiasi ini diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Di sektor pendidikan, sekolah-sekolah di Jakarta secara bergilir setiap tahun selalu meraih penghargaan Adiwiyata Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pada 2024 ini, sekolah yang menerima antara lain SDN Pondok Labu 07, SMPN 37, SMAN 38, serta SMKN 63.
Penjabat Gubernur yang Taktis
Wakil Ketua Forum Warga Kota (Fakta) Indonesia Azas Tigor Nainggolan menilai, Pj. Gubernur Heru memahami betul potensi dirinya sebagai abdi negara. Berbekal pengalaman menjadi Wali Kota Jakarta Utara maupun jabatan lain di lingkungan Pemprov DKI, ia telah memahami seluk-beluk permasalahan kota ini.
“Dia juga dekat dengan pemerintahan pusat, jadi Kepala Sekretariat Presiden. Dia sadar betul, potensinya itu bisa mempermudah rencana pembangunan di Jakarta. Dia tahu, masalah-masalah yang ada di Jakarta ini akan lebih cepat diselesaikan jika bersinergi dengan pusat,” tuturnya.
Tigor mengamati, terdapat sejumlah isu yang belum dapat diselesaikan. Namun, begitu Heru ditunjuk sebagai pemimpin Jakarta, ia dengan sigap berkoordinasi. Contoh, ihwal kebutuhan air baku dan penanganan banjir, Heru akhirnya berhasil menyelesaikan Sodetan Ciliwung.
Contoh lainnya, Tigor melanjutkan, masalah kemacetan telah menjadi perhatian Heru sejak hari pertama bertugas di Balai Kota. Ia langsung menemui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. “Begitu ditunjuk, dia langsung koordinasi untuk mulai menjajaki penanganan masalah transportasi publik di Jakarta,” ucapnya.
Heru, tambah Tigor, langsung meneruskankan pembangunan MRT (Mass Rapid Transit) Fase 2, serta LRT (Light Rail Transit) Fase 1B dari Velodrome hingga Stasiun Manggarai. Berkat koordinasi yang dijalankan Heru, pemerintah pusat pun dengan cepat membangun LRT Jabodebek yang mempermudah arus warga dari kota-kota penyangga.
“Jadi, ya wajar, kalau pada era Pak Heru dapat semua penghargaan itu. Dia bekerja dengan taktis, semua jadi cepat selesai,” kata Tigor yang berharap pemimpin Jakarta selanjutnya juga punya pola kerja serupa Heru yang memahami masalah Jakarta dan mampu berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
“Jadi ini bisa dilihat gubernur berikutnya, maupun gubernur daerah lain. Begitu juga kalau nanti ada Dewan Aglomerasi, silakan lihat pengalaman Pak Heru yang sudah bekerja dengan baik untuk Jakarta,” pungkas Tigor. (*)
