INFO NASIONAL - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) lewat unit kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (LRT Sumsel), meraih Penghargaan Pelayanan Publik pada kategori Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan, pada acara Gebyar Pelayanan Prima, yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), di Jakarta, pada Selasa, 8 Oktober 2024.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, peghargaan ini harus dijadikan modal semangat untuk lebih mengoptimalkan fasilitas pelayanan publik kepada masyarakat di lingkup Kemenhub.
"Hari ini LRT Sumsel mendapat penghargaan Pelayanan Prima dari Kementerian PANRB. Saya menerima ini bersama dengan kepala balai, perwakilan Ditjen Perkeretaapian serta perwakilan PT KAI. Saya berpesan kepada seluruh unit kerja Kemenhub agar pelayanan kita harus selalu ditingkatkan, karena bagaimanapun juga fasilitas yang dibangun harus bisa melayani masyarakat," ujarnya.
Budi mengatakan, mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat merupakan komitmen yang dipegang teguh oleh Kemenhub. Hal ini merupakan wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
"Dalam Undang-Undang Pelayanan Publik secara tegas disampaikan bahwa pelayanan publik wajib memberikan kemudahan aksesibilitas bagi seluruh kelompok, termasuk kelompok rentan. Itu yang terus kita upayakan. Selamat atas penghargaan ini. Kita harus terus berjuang," kata dia.
Budi berharap, kedepannya, seluruh unit kerja serta operator dan stakeholder di lingkup Kemenhub dapat terus memberikan pelayanan yang prima, transformatif, inovatif dan inklusif.
Adapun Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Abdul Hakim mengatakan, pelayanan publik di Indonesia terus menunjukan tren positif. Menurutnya, Index Pelayanan Publik di Indonesia yang diukur oleh theglobaleconomy.com mengalami peningkatan.
Selain itu, indeks daya saing Indonesia juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan di 2024, dimana Indonesia menempati peringkat 27, dibandingkan pada 2022 yang masih berada di posisi 44.
"Peningkatan ini mencerminkan hasil dari berbagai perbaikan yang telah dilakukan dalam pemerintahan dan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ini menjadi bukti kehadiran pemerintah yang berkolaborasi dengan para para pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kegiatan penganugerahan hari ini merupakan bentuk apresiasi bagi para penyelenggara pelayanan publik yang melaksanakan tugasnya dengan prima," ujar Abdul Hakim. (*)
