TEMPO.CO, Jakarta - Istana Kepresidenan menyangkal pandangan yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo menyerahkan masalah pembangunan di Ibu Kota Nusantara atau IKN ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan bahwa IKN sudah memiliki tahapan-tahapan pembangunan yang perlu dijalankan.
“Tidak (cuci tangan Presiden Jokowi), ini kan suatu proses yang berkelanjutan membangun Ibu Kota ini. Tidak bisa dalam 1-2 tahun, ini suatu proses yang panjang,” kata Ari di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 9 Oktober 2024.
Ari menegaskan lagi pernyataan Jokowi bahwa pembangunan Ibu Kota diperlukan ekosistem, bukan hanya pusat pemerintahan. "Dan ini saya kira sudah disadari oleh semua pihak. Sudah ada grand design. Keputusan mengenai keppres itu tentu bisa ditularkan ketika tahapan-tahapan itu sudah memenuhi target yang sudah ditentukan,” kata dia.
Presiden Jokowi dianggap menginjak rem pembangunan IKN setelah memutuskan menunda pemindahan aparatur sipil negara hingga menyerahkan keputusan pemindahan ibu kota kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.
Jokowi mengatakan penerbitan aturan sangat bergantung pada kesiapan IKN. "Sekali lagi saya sampaikan, memindahkan ibu kota itu tidak hanya urusan fisiknya, tapi juga membangun ekosistemnya itu yang perlu dan ekosistem itu harus jadi," kata dia di IKN pada Ahad, 6 Oktober 2024.
Sikap Jokowi belakangan dilihat Direktur Eksekutif Center of Law and Studies Indonesia Bhima Yudhistira sebagai sinyal menyerah terhadap IKN. "Seolah-olah ingin melepas tanggung jawab karena ada kekhawatiran proyek tidak lanjut sesuai dengan perencanaan awal, antara lain mampu mendorong perekonomian atau membuat pembangunan tidak lagi terpusat di Jawa," ujarnya.
Kekhawatiran soal kelanjutan pembangunan IKN bukan tanpa alasan. Pembangunan tahap awal di Nusantara sejak 2022 sudah menghabiskan Rp 32,5 triliun selama satu tahun. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024, pemerintah menganggarkan lagi Rp 44 triliun. Tapi, dalam RAPBN 2025, anggaran untuk membangun infrastruktur di IKN hanya Rp 143 miliar.
Di sisi lain, investasi badan usaha masih minim. Otorita IKN menargetkan investasi sebesar Rp 100 triliun pada tahun ini. Namun, hingga awal Oktober 2024, investasi yang masuk baru Rp 58,4 triliun. Jokowi berdalih realisasi yang baru separuh ini terjadi karena pemerintah selektif memilih investor yang masuk.
Pilihan Editor: Seputar Acara Pelantikan Prabowo-Gibran: Undang Kandidat Pilpres 2024 hingga Jokowi Dipastikan Hadir
