TEMPO.CO, Jakarta - Analis utama politik keamanan Laboratorium Indonesia 2045 (Lab 45), Reine Prihandoko, mengatakan masyarakat sipil lebih ideal untuk memimpin Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI. Dia menuturkan, untuk menyeimbangkan kebijakan militer dengan kondisi bangsa serta negara terkini, dibutuhkan pemikiran dari eksternal, yakni sipil guna mengimbangi kebutuhan-kebutuhan pada masa mendatang.
“Saya selalu percaya harusnya diimbangi, jadi kalau, misalnya, di mabes atau angkatan yang ada itu harus militer, maka Menteri Pertahanan (Menhan) seharusnya dari sipil,” kata Reine di Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024 seperti dikutip dari Antara.
Reine menilai kebijakan dan pengelolaan organisasi seperti TNI harus diimbangi oleh sipil sebagai bentuk kontrol sipil terhadap militer. Namun dia tak memungkiri presiden memiliki hak prerogatif menentukan jabatan Menhan.
“Tetapi, kembali lagi, banyak pertimbangan yang mungkin diperhatikan oleh presiden, kalau saya kan melihatnya dari kacamata ideal seorang akademisi,” ujar akademisi Universitas Indonesia (UI) itu.
Dia mengatakan pemikiran dari kacamata sipil juga penting untuk membantu memodernisasi TNI agar lebih kuat ke depan. Sebab, kata dia, kondisi negara yang tidak dalam masa perang, dibutuhkan pemahaman atau nilai-nilai lain guna mendorong peningkatan fungsi militer untuk membantu pemerintah melalui program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.
Reine juga menilai masalah struktural di bidang pertahanan menjadi tantangan utama yang dihadapi dalam melakukan transformasi pertahanan, sehingga pandangan sipil atau eksternal militer penting untuk memperkuat sistem ke depan.
Dia yakin presiden terpilih Prabowo Subianto nantinya akan memilih sosok yang tepat guna menduduki jabatan tertinggi di Kemenhan. Dia optimistis pemilihan jabatan itu akan berdasarkan meritokrasi atau sistem yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi.
Sejak zaman kemerdekaan pada 1945, kata dia, Kemenhan juga banyak dipimpin oleh sosok berlatar belakang sipil, seperti akademisi maupun politikus, di antaranya Ali Sastroamidjojo, Mahfud Md, Matori Abdul Djalil, Juwono Sudarsono, dan Purnomo Yusgiantoro. Purnomo adalah Menhan terakhir dari latar belakang sipil pada 2009-2014.
Sjafrie Sjamsoeddin dan Sugiono Berpotensi Jadi Menteri Prabowo
Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan finalisasi kabinet akan dilakukan sebelum pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden pada 20 Oktober 2024.
“Jarak hari ini dan ke pelantikan masih 22 hari. Ini masih dinamis lah. Kemudian, (kami) mengakselerasi dan juga mengimplementasi aspirasi dari mana-mana ini,” kata Dasco melalui pesan suara kepada Tempo pada Jumat, 27 September 2024.