“Saya baru mendapat kabar ini kemarin, dan tentu ini harus disikapi serius oleh pemerintah. Hakim itu tulang punggung penyelesaian perkara, mereka juga bagian penting dari pilar demokrasi kita di bidang yudikatif,” kata Cak Imin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, seperti dikutip dari Antara.
Cak Imin menilai sikap SHI yang menyodorkan draf revisi PP Nomor 12 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim ke Mahkamah Agung adalah aspirasi sekaligus kritik yang harus diwujudkan.
“Ya, saya kira wajar para hakim kita mengajukan hak keuangan dan fasilitas. Karena memang mereka bekerja bukan untuk pribadi, tapi untuk tegaknya rule of law di negara kita. Ingat, kita ini negara hukum, kalau hakimnya tidak kita perhatikan, mana mungkin hukum bisa ditegakkan dengan baik,” ujarnya.
5. Peneliti TII Christina Clarissa Intania: Kenaikan Gaji Hakim Harus Dibarengi Komitmen Berangus Pungli di Pengadilan
Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute (TII), Christina Clarissa Intania, mengatakan kenaikan gaji hakim harus dibarengi dengan komitmen memberangus pungutan liar (pungli) di pengadilan. Dia menuturkan praktik pungli dan suap masih marak terjadi di pengadilan.
“Institusi peradilan juga harus berkomitmen dan lebih tegas menindak praktik pungli, suap, dan tindakan korup lainnya di lingkungan peradilan, bersamaan dengan kenaikan kesejahteraan yang diperjuangkan,” kata dia dalam keterangan tertulis pada Selasa, 8 Oktober 2024.
Dia menyebutkan gaji hakim yang tidak dinaikkan selama 12 tahun memang perlu menjadi sorotan. Sebab, perubahan situasi ekonomi seperti inflasi membuat nilai gaji tak lagi relevan.
Namun dia menekankan harus dipastikan praktik korup diberantas habis. Adanya tindakan korup di pengadilan, kata Christina, sudah menjadi momok dan berdampak buruk bagi pencari keadilan. Pada akhirnya, berimbas pada independensi yudikatif, hingga pada keadilan dan putusan hakim di ruang sidang.
“Jika upah dan kualitas hidup nantinya sudah ditingkatkan, maka godaan menerima pungli, suap, dan lainnya seharusnya tidak bisa lagi menjadi alasan ketakutan lagi,” tuturnya.
SULTAN ABDURRAHMAN | NANDITO PUTRA | DANI ASWARA | ANNISA FEBIOLA | ANTARA
Pilihan editor: Pesan Jokowi kepada Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Salah Satunya Soal IKN
