INFO NASIONAL - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Barat, Komite Intelijen Daerah (Kominda) Papua Barat, serta Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) menggelar rapat koordinasi penting pada Rabu, 4 September 2024. Rapat yang berlangsung di lantai III Kantor Gubernur Papua Barat, Arfai, ini membahas persiapan transisi pemerintahan dan antisipasi kerawanan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada November 2024.
Rapat ini dihadiri oleh Penjabat Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere, bersama para pejabat Forkopimda Papua Barat. Ali Baham menegaskan pentingnya evaluasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang telah berjalan selama 23 tahun.
"Otsus telah membawa dampak signifikan bagi Orang Asli Papua (OAP), baik dari sisi karier maupun pembangunan infrastruktur,” ujar Ali Baham.
Menurut dia, dengan adanya Otsus, banyak OAP yang kini menduduki posisi strategis di pemerintahan."Negara sudah memberikan perhatian besar kepada kita, dan ini harus dipahami dengan baik. Banyak perubahan terjadi, termasuk adanya pemekaran wilayah yang menguntungkan Papua Barat," kata dia.
Pembangunan infrastruktur seperti Bandara Siboru dan pabrik semen Maruni juga menjadi contoh keberhasilan pemerintah pusat di wilayah tersebut.
Adapun, Kabinda Papua Barat, Mayjen TNI Daru Cahyono, mengatakan, pentingnya stabilitas keamanan menjelang Pilkada serentak. Ia menegaskan komitmen TNI/Polri untuk menjaga situasi kondusif di Papua Barat dan Papua Barat Daya, serta mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung masa transisi pemerintahan.
"Kita semua mendukung sisa masa pemerintahan Presiden Jokowi dan masa pemerintahan yang akan datang,” kata Daru Cahyono.
Dalam rapat tersebut, Daru juga menyampaikan pesan Presiden Jokowi yang meminta TNI/Polri dan BIN untuk terus memantau situasi dan menjaga stabilitas keamanan hingga pelantikan presiden baru pada 2024.
Sementara itu, Kepala BP3OKP Papua Barat, Irene Manibuy, memaparkan visi besar Papua menuju Indonesia Emas 2045. “Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPP) akan menjadi fondasi menuju Papua Emas,” ujar Irene.
RIPP dan RAPP yang terbagi dalam program lima tahunan, bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di tanah Papua. Wakapolda Papua Barat, Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare, mengingatkan akan potensi kerawanan saat Pilkada mendatang, berdasarkan pengalaman dari pemilu sebelumnya.
Meski demikian, ia menegaskan kesiapan TNI/Polri untuk menjaga keamanan dan kelancaran jalannya proses Pilkada hingga pengesahan pasangan calon gubernur dan bupati. “Kami menjamin situasi di Papua Barat akan tetap aman dan kondusif selama proses Pilkada,” ujar Alfred Papare.
Rapat ini menjadi langkah awal penting dalam memastikan proses Pilkada dan transisi pemerintahan di Papua Barat berjalan lancar dan damai, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam upaya menciptakan stabilitas politik dan keamanan di wilayah tersebut. Turut hadir dalam rapat ini, Pj. Sekda Papua Barat, para anggota BP3OKP Papua Barat, pimpinan OPD, serta unsur Forkopimda Papua Barat. (*)
