TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba di Jakarta Convention Center (JCC) untuk menghadiri Kongres III Partai NasDem pada Ahad, 25 Agustus 2024.
Paloh mengenakan jas dan dasi biru tua, khas warna logo Partai NasDem. Di tepian karpet berwarna biru, para Barisan Reaksi Cepat Garda Pemuda NasDem Surya menyambut Paloh dengan sikap hormat. Tak lama setelah itu, Ahmad Sahroni muncul di belakang Paloh mengenakan kaca mata hitam.
Kongres III Partai NasDem berlangsung tiga hari, hingga Selasa, 27 Agustus 2024. Ketua Panitia Pengarah Kongres III Partai NasDem Willy Aditya mengatakan acara ini merupakan momentum rekonsiliasi.
NasDem menilai ada banyak hal yang perlu diluruskan dalam penegakan hukum di Indonesia. "Jadi, bagaimana aparat penegak hukum, KPK, polisi, jaksa, kita tetap memiliki komitmen," kata Willy melalui keterangan tertulis pada Jumat, 23 Agustus 2024.
Berdasarkan susunan acara pembukaan Kongres III Partai Nasdem, acara dimulai pukul 19.00. Presiden Joko Widodo tertulis bakal ikut memberikan sambutan. NasDem juga mengundang presiden terpilih Prabowo Subianto. Menteri Pertahanan ini diagendakan akan menutup Kongres NasDem pada Selasa lusa.
NasDem berseberangan dengan Jokowi maupun dengan Prabowo pada Pemilihan Presiden pada 2024. Partai yang dipimpin oleh Bos Media Group Surya Paloh ini mengusung Anies Baswedan untuk bertarung dengan Prabowo.
Belakangan NasDem merapat ke kubu Prabowo. Sikapnya bisa dilihat dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Mereka bergabung dengan KIM Plus, mencakup 12 partai pendukung pemerintah Jokowi dan penyokong Prabowo. Anies terancam tidak bisa maju Pilgub Jakarta akibat koalisi gemuk ini.
Adapun Kongres III Partai NasDem bakal membahas Komisi AD/ART, Komisi Rekomendasi, dan Komisi Program Aksi. Willy menjelaskan ada lima isu besar yang akan disorot mendalam pada kongres, yakni isu negara hukum, ekonomi hijau, politik, isu internasional, dan krisis lingkungan.
Daniel A. Fajri berkontribusi dalam tulisan ini.
Pilihan Editor: Jungkir-Balik Jokowi Melanggengkan Dinasti Politik