TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Kota Yogyakarta membeberkan kondisi akar rumput organisasi itu ketika pengurus pusat mereka menerima jatah konsesi tambang yang diberikan Pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi.
"Kebanyakan (kader Muhammadiyah) yang di bawah itu setahu kami malah tidak setuju, itu diungkap lewat obrolan di grup WA (Whats App)," kata Ketua Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Kota Yogyakarta Akhid Widi Rahmanto Senin 29 Juli 2024.
PP Muhammadiyah mengumumkan menerima tawaran izin tambang melalui agenda Konsolidasi Nasional yang digelar di Universitas Aisyiyah atau Unisa Yogyakarta Minggu 28 Juli 2024.
Akhid menuturkan alasan paling banyak ia terima dari para kader yang menolak izin tambang itu tentang bagaimana independensi organisasi yang lahir di Yogyakarta itu ke depan.
Muhammadiyah, kata dia, dikhawatirkan menjadi organisasi yang tumpul dan kehilangan daya kritis terhadap pemerintah. Juga akan mengabaikan perannya untuk senantiasa mengawal keadilan dan kesejahteraan masyarakat luas.
"Dari perspektif politik, tawaran izin tambang ini dilihat teman-teman di bawah seperti untuk memancing (sikap organisasi),"
"Kalau sudah terpancing, artinya pemberian (izin tambang) ini sebenarnya jebakan dan kita (Muhammadiyah) sudah masuk,"
"Orang yang biasanya sudah dikasih (jatah) itu kemudian akan jadi kuthuk (penurut) kepada yang memberi," ujar Akhid.
Dengan kondisi demikian, Muhammadiyah pun dikhawatirkan hanya mengekor kebijakan-kebijakan pemerintah ke depan. Walaupun kebijakan itu sifarnya menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat.
Akhid membeberkan, selain alasan tumpulnya daya kritis itu, kader akar rumput di bawah sudah gerah dengan dunia tambang itu.
Nyaris tak ada ceritanya, penambangan bisa berjalan seiring dengan kelestarian lingkungan. Lebih banyak menimbulkan kerusakan dan masyarakat sekitarnya tak mendapat manfaat merata.
"Kami (PD Muhammadiyah Kota Yogyakarta) sebenarnya sudah pernah mengajukan permohonan untuk bertemu jajaran PP Muhammadiyah membahas ini, namun belum terealisasi," kata dia.
Dengan sudah diputuskannya sikap atas konsesi tambang oleh PP Muhammadiyah secara kelembagaan itu, kalangan akar rumput pun hanya bisa pasrah.
"Kami masih menunggu saja nanti perkembangannya seperti apa, mudah-mudahan yang di atas mendengar aspirasi akar rumput, kok tiba-tiba seperti itu, kami melu nompo (ikut menerima) keputusan itu," kata Akhid.
Sebelumnya, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti juga mengungkap dinamika kala organisasi itu memutuskan menerima izin pengelolaan tambang dari pemerintah.
Dalam Konsolidasi Nasional itu, sebanyak 35 Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dari 35 provinsi turut hadir.
"Jadi 35 PWM itu prinsipnya semuanya setuju (Muhammadiyah menerima konsesi tambang), mereka juga memberikan masukan-masukan menyangkut lingkungan, kesejahteraan masyarakat sekitar dan aga menjaga lingkungan sosial jangan sampai muncul konflik," kata dia.
Pilihan editor: Hadir di Tablig Akbar Majelis Rasulullah, Anies Baswedan: Bertahun-tahun Kita Pernah Lewati Masa Tegang
